Baca Juga: Heboh Warga Lampung Disebut Pemukul Ade Armando, Kepala Kampung: Warga Saya 2 Tahun Tak ke Mana-mana
“Jadi, saya mau bilang, kita itu beda pendapat itu silakan. Kamu itu pasti beda pendapat dengan istrimu kalau menikah nanti. Tidak harus berantem."
Mahasiswa kemudian tetap mendesak bahwa Luhut adalah pejabat publik. Karena itu, Luhut diminta mempertanggungjawabkan mengenai pernyataannya soal big data yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
“Kita sepakat pak, mungkin beda pendapat di dalam demokrasi. Tapi bapak pejabat publik, bapak harus mempertanggungjawabkan big data itu kepada kita semua. Sepakat tidak teman-teman?" ujar sang orator yang dijawab sepakat oleh mahasiswa lainnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional
"Apa kewajiban saya harus mempertanggungjawabkan soal big data itu?" jawab Luhut.
"Karena bapak pejabat publik," ujar mahasiswa menegaskan.
Diketahui, sebelumnya Luhut menyampaikan bahwa ada 110 juta masyarakat yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
Luhut mengaku mengetahui jumlah masyarakat yang menginginkan penundaan Pemilu 2024 melalui big data yang diklaim miliknya itu.
Baca Juga: Beri Jabatan Baru untuk Luhut, Demokrat: Mungkin Presiden Enggak Mikir Itu Mendegradasi Kewibawaan
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.