Pengamat: Sikap Presiden agar Lebih Tegas, Ganti Menteri yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno mendorong agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sikap lebih tegas, yakni mengganti menteri yang berbicara soal penundaan Pemilu 2024.

Menurut Adi, wacana yang dilontarkan menteri Jokowi ini telah berdampak ke sejumlah bidang.

Pertama, turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Publik menilai bahwa wacana tersebut merupakan keinginan Presiden Jokowi, yang dilontarkan melalui pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.

Baca Juga: Jokowi: Jangan Ada Lagi yang Suarakan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan

Dalam catatannya, survei tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 75 persen.

Namun belakangan menurun signifikan ketika ada isu penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden tiga periode.

Kedua, Adi menduga wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden tiga periode yang membuat investor pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mundur.

Wacana tersebut membuat investor menilai akan ada instabilitas politik di Indonesia yang justru dilahirkan dari lingkaran Jokowi.

"Mestinya (Presiden Jokowi) menggunakan tangan besi untuk mengganti menteri yang jelas-jelas mempermalukan presiden, yang jelas-jelas membuat sentimen negatif terhadap pemerintahan Jokowi saat ini," ujar Adi saat wawancara secara langsung (live) di program Kompas Petang KOMPAS TV, Rabu (6/4/2022).

Baca Juga: Sikap Presiden Jokowi Tegas, Moeldoko Minta Masyarakat Tak Lagi Angkat Wacana Jabatan 3 Periode

Lebih lanjut Adi menilai, permintaan Presiden Jokowi kepada para menteri untuk tidak lagi berbicara penundaan pemilu pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Selasa 5 April 2022 hanya sebatas sentilan.

Menurutnya, karena sifatnya sentilan, maka ada kemungkinan upaya mengangkat wacana tersebut tetap dijalankan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang-orang di lingkaran Jokowi.

Untuk itu jugalah, perlu adanya sikap tegas Jokowi dengan ancaman sanksi agar upaya menggulirkan kembali wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden tiga periode dari lingkar presdien benar-benar tidak dijalankan. 

Baca Juga: Survei SMRC: Mayoritas Tolak Presiden Tiga Periode dan Penundaan Pemilu 2024

"Aparat desa melakukan dukungan tiga periode itu kan tidak kelihatan siapa elit yang muncul. Tetapi orang tahu siapa yang menggerakkan, mengkonsolidasi ini semua, politik kita ini seperti rumah kaca. Rakyat sudah pintar, sudah cerdas jangan berlaga tidak tahu apa-apa," ujar Adi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan tidak boleh lagi ada menteri yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Selasa 5 April 2022.

Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan polemik di publik.

Baca Juga: Luhut Klaim 110 Juta Warganet Dukung Pemilu 2024 Ditunda, Ahli Justru Ungkap Fakta Sebenarnya

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ujarnya.