Pengamat: Publik Tunggu Jokowi Reshuffle Menteri yang Ngotot Tunda Pemilu dan Jabatan 3 Periode

Baca Juga: PDIP Pertanyakan Luhut Terkait Big Data Jadi Alasan Tunda Pemilu: Kapasitas Dia Apa?

Pernyataan itu disampaikan Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Selasa 5 April 2022.

Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan polemik di publik.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ujarnya.

Adapun menteri yang mengangkat wacana penundaan pemilu yakni Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Juga: Habis Bahlil Datanglah Cak Imin, Usul Pemilu 2024 Ditunda

Bahlil menilai, wacana penundaan pemilu termasuk sebuah pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan bangsa.

Sebab dalam sebuah negara demokrasi, menyatakan sebuah pendapat, termasuk penundaan pemilu, adalah sesuatu hal yang wajar.

Apalagi, lanjut Bahlil, dari sisi investasi, penundaan pemilu dinilai baik dengan catatan dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme perundang-undangan (UU).

"Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik. Kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara komprehensif dan dalam mekanisme UU, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi," ujarnya.

Baca Juga: Mendagri Sebut Presiden Jokowi Cuma Senyum Saat Kepala Desa Teriak 3 Periode di Luar Acara Apdesi

Selain Bahlil, ada juga Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengungkapkan bahwa dirinya memiliki big data yang menunjukkan dukungan rakyat pada penundaan pemilu.

"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat. Dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," ujar Luhut.