Terungkap Cerita di Balik Teriakan 3 Periode kepada Presiden Jokowi di Acara APDESI, Ini Pemicunya

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sutarwijaya blak-blakan membongkar cerita pemicu di balik teriakan tiga periode kepada Presiden Joko Widodo.

Sutarwijaya mengatakan, teriakan tiga periode disampaikan sejumlah pemerintah desa karena merasa senang enam poin yang menjadi aspirasi disetujui Presiden Jokowi.

“Jadi gini ceritanya sebenarnya, kita riil saja, kita bicara suara soal aspirasi teman-teman memohon kepada Pak Presiden enam poin, dari enam poin tadi diamini,” ucap Sutarwijaya dalam wawancaranya dengan Jurnalis KOMPAS TV Cindy Permadi.

“Ini toh seperti anak dan orang tua dong. Ketika anak minta, dikabulkan, ya senang dong. Senang banget,” tambah Sutarwijaya.

Baca Juga: Jokowi Perintahkan Mendagri agar Pemerintah Desa Gajian Setiap Bulan: Masa Tiga Bulan Sekali

Bagi Sutarwijaya, Jokowi menjabat sebagai presiden untuk tiga periode sah-sah saja, karena rekam jejaknya untuk kemajuan desa nyata.

Antara lain, peduli terhadap pendidikan masyarakat desa, kesehatan masyarakat desa, hingga membangun fasilitas bagi masyarakat desa.

“Ya saya bilang sah-sah saja, saya pikir siapa pun orangnya, sepanjang baik, bagi saya baru 3 periode (atau) seumur hidup juga nggak masalah, sepanjang baik siapa pun jangan hanya beliau,” ucap Sutarwijaya.

“Kita pun kepala desa mau satu periode, 2 periode, masyarakat yang merasakan. Kalau tidak baik jangankan 3 periode, 1 periode pun tidak akan dipilih, simpel kan itu saja sederhananya,” lanjutnya.

Baca Juga: Jokowi Perintahkan Mendagri Koordinasi dengan Menkeu soal SPJ Pemerintah Desa: Agar Tidak Ruwet

Bagi APDESI, lanjut Sutarwijaya, Presiden Jokowi adalah pemimpin negara yang peduli dengan program pembangunan desa.

Terlebih, sejak undang-undang nomor 6 tahun 2014 disahkan dan dana desa bergulir merata di Indonesia.

“Zaman Pak Presiden Jokowi itu dirasakan percepatan pembangunan desa merata di Indonesia, tapi hanya karena ada covid-19, 2 tahun ini agak stagnan kita lari ke masalah kesehatan karena menyangkut nyawa manusia, kita maklum,” ujarnya.

“Kemarin kita minta percepatan lagi, Covid-19 kan sudah melandai, jadi kita nggak ada bicara politik-politiklah,” lanjutnya.

Kemarin, sesaat sebelum menutup sambutannya dalam Silahturahmi Nasional, Presiden Jokowi memang diteriaki 3 periode oleh sejumlah pemerintah desa yang hadir.

Baca Juga: Pesan Jokowi ke APDESI soal Dana Desa Rp468 T: Jangan Pikir Ini Uang Kecil, Hati-hati Mengelola

Hal tersebut terjadi setelah Presiden Jokowi menginstruksikan Mendagri Tito Karnavian agar gaji pemerintah diubah dari semula 3 bulan satu kali menjadi setiap bulan.

"Oh gajinya sebulan sekali? Pak Mendagri ini ada yang belum dijawab, setiap bulan,” perintah Presiden Jokowi kepada Mendagri Tito Karnavian.

“Saya terus terang nggak tahu, masa gaji diberikan tiga bulan sekali, saya nggak ngerti, akan segera kita ubah dan usahakan setiap bulan,” tambah Jokowi.

Tidak hanya itu, Presiden juga meminta Mendagri berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar persoalan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pemerintah desa tidak ruwet.     

Sebab, kata Presiden Jokowi, berdasarkan pantauannya serapan anggaran dana desa masih 13,5 persen dari Rp68 Triliun.

Baca Juga: Respons Jokowi saat Disebut Bapak Pembangunan Desa: Yang Layak itu Bapak Ibu Semua, Bukan Saya

“Untuk tahun ini, tahun ini total yang ditransfer nantinya Rp68 triliun sampai pagi tadi saya cek udah berapa sih serapannya, masih 13,5 persen,” kata Presiden Jokowi.

“Mungkin juga tadi keluhan dikarenakan laporan SPJ nya yang terlalu luas dan bertele-tele, betul? Pak Mendagri ini coba diurus dengan kementerian keuangan agar yang namanya SPJ itu tidak ruwet-ruwet lah,” tambahnya.

Presiden Jokowi khawatir, jika SPJ rumit ke depan pemerintah desa tidak bekerja optimal untuk melakukan pembangunan di desa.

“Nanti para kepala desa ini ndak ngecek jalan, tidak ngecek irigasi, tidak ngecek posyandu, malah urusan buat SPJ saja, saya itu lihat SPJ sudah pusing juga, saya aja yang liat saja pusing, apalagi yang melaksanakan,” ucap Presiden Jokowi.

“Tapi sudah bolak-balik perintah mengenai ini, ternyata nggak mudah juga merubah sistem akuntansi kita, tapi semoga setelah keluhan ini ditindak lanjuti oleh Mendagri agar semuanya lebih simpel dan lebih mudah lebih sederhana,” lanjutnya.