Jokowi akan Reshuffle Menteri yang Masih Doyan Impor, Menkominfo: Bukan Mengancam, tapi Mengingatkan

BALI, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi geram karena sejumlah kementerian dan lembaga masih doyan membeli barang impor ketimbang buatan dalam negeri.

Jokowi karena itu mengaku sedih atas peristiwa tersebut. Terlebih, anggaran untuk modal pengadaan barang dan jasa di pusat mencapai Rp526 triliun.

Baca Juga: Presiden Jokowi Larang Pejabat Bukber, Wali Kota Depok: Kalau Kita Undang 50 Orang, Kenapa TIdak?

Sementara untuk anggaran modal pengadaan barang dan jasa daerah berada di angka Rp535 Triliun, dan BUMN Rp420 Triliun.

“Sedih saya, belinya barang impor semuanya,” kata Presiden Jokowi saat meberikan pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan badan usaha milik negara (BUMN) tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

“Ini duit gede sekali, besar sekali yang enggak pernah kita lihat. Ini kalau digunakan, kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi kita."

Karena masih maraknya impor tersebut, Presiden dalam pernyataannya sempat menyinggung bakal melakukan reshuffle kabinet kepada menteri yang tidak berubah atau masih doyan impor.

Baca Juga: Jokowi Tinjau Program Percepatan Penurunan Angka Stunting di NTT

Tak hanya itu, Jokowi juga bakal memnerikan sanksi kepada kepala daerah jika masih tetap impor.

Adapun sanksi yang dijatuhi pemerintah yakni berupa pemotongan dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU).

Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate kemudian angkat bicara.

Ia menyampaikan, pemerintah bertindak demikian karena mengambil langkah konkret untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri.

Menurut Johnny, sikap Presiden Jokowi yang demikian menegaskan keberpihakannya kepada produksi dalam negeri.

Baca Juga: Jokowi Marah Alkes di Indonesia Masih Impor, Politikus PDIP: Harus jadi Cambukan untuk Menkes

Johnny pun mengingatkan kepada marketplace untuk tidak mengubah produk-produk asing dengan melabelinya sebagai produk dalam negeri.

“Apabila ada yang bermain-main dengan mengubah atau meng-kosmetik-kan produk-produk asing dengan diberi label atau cap produk-produk dalam negeri, maka akan diambil langkah-langkah yang tegas secara khusus kepada marketplace,” kata Johnny dalam konferensi persnya di Nusa Dua, Bali, Jumat (25/3).

Menkominfo mengingatkan pengelola platform digital agar memperhatikan dan memberikan peluang promosi pada produk dalam negeri.

Serta, lanjut Johnny, melakukan aksi nyata dan afirmatif untuk memberikan dukungan atas produk-produk dalam negeri.

Baca Juga: Geram Masih Banyak Menteri yang Doyan Impor, Jokowi Ancam Reshuffle!

“Kepada Pemerintah dan BUMN, Bapak Presiden Jokowi juga mengingatkan langkah afirmatif tidak di atas kertas saja. Namun, harus diimplementasikan dan dilaksanakan secara konkret," ucapnya.

Johnny menyebut, implementasi terkait hal itu akan dimonitor setiap harinya atau day-to-day agar kementerian dan lembaga yang telah memberikan komitmen dapat secara sungguh-sungguh melaksanakan aksi bersama.

“Namun, jika tidak, Presiden Joko Widodo mengingatkan bukan tidak mungkin untuk melakukan re-shuffle,” ucap Johnny Plate.

Selain pemerintah pusat, kata Johnny, pemerintah daerah juga akan diawasi terkait komitmennya dalam  mengimplementasikan keberpihakannya kepada produk dalam negeri.

Baca Juga: Jokowi Ancam Umumkan Kepala Daerah yang Tak Dorong UMKM Masuk E-Katalog

“Jika tidak, maka langkah-langkah fiskal akan diambil untuk memastikan pemerintah daerah patuh dan taat atas komitmennya, termasuk pengendalian atas dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU),"  ujar Johnny.

Tak cukup sampai di situ, kata Menkominfo, hal yang sama juga berlaku kepada perusahaan pelat merah alias BUMN.

Apabila ada direksi yang tidak mengambil langkah-langkah konkret dan memenuhi targetnya, maka review atas direksi dan board of commissioners oleh Menteri BUMN dan pemegang saham akan dilakukan secara serius.

“Semua ini secara serius bukan untuk mengancam, tetapi mengingatkan bahwa komitmen ini secara hirarkis nasional harus dilakukan," ujar Johnny.

Baca Juga: Jokowi Ancam Kepala Daerah yang Tak Dorong UMKM Masuk E-Katalog Disanksi Potong DAK dan Tahan DAU

"Mulai dari Presiden sampai kepada layer yang terdepan, dunia usaha kita."