JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak para politikus untuk menyudahi wacana penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 dan menjaga semangat reformasi.
Demikian disampaikan AHY ketika menyampaikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta dan Maluku Utara periode 2022-2027 di Jakarta.
Baca Juga: PKS Minta Kemenag Tidak Terbitkan Logo Halal yang Multitafsir: Orang Awam akan Kesulitan Membacanya
"Mari sudahi wacana-wacana liar penundaan Pemilu ini. Fokus pada urusan-urusan kondisi sosial dan ekonomi saat ini," kata AHY yang dikutip dari keterangannya, pada Rabu (16/3/2022).
Ia menegaskan penolakan Partai Demokrat terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 karena bertentangan dengan konstitusi, semangat reformasi, dan demokrasi.
Apalagi, berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga seperti Litbang Kompas dan Lembaga Survei Indonesia, mayoritas rakyat Indonesia menolak wacana penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Buntut Penembakan saat Tangkap Terduga Begal, 5 Anggota Polisi Sumenep Diperiksa Tim Propam
"Dari yang disurvei, 62,3 persen tidak setuju penundaan Pemilu. Cuma 10,3 persen yang setuju," ucap dia.
Lebih lanjut, data Litbang Kompas juga menunjukkan sebesar 25,1 persen responden menyatakan tidak masalah dan 2,3 persen responden mengatakan tidak mengetahui wacana tersebut.
Adapun terkait dengan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia mengenai alasan penundaan Pemilu, sebesar 70,7 persen responden menyatakan tidak setuju apabila Pemilu ditunda akibat Covid-19.
Baca Juga: Bus TransJakarta di Jalan Thamrin Tetap Beroperasi Normal Meski Ada Parade MotoGP
Kemudian sebesar 68,1 persen responden menyatakan tidak setuju Pemilu ditunda akibat pemulihan ekonomi, dan 69,6 persen responden menolak Pemilu ditunda akibat alasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
"Apa pun alasannya, 70 sekian persen tidak setuju," tutur AHY menegaskan.
Ia juga mempertanyakan kredibilitas Big Data yang menjadi rujukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan.
Menurutnya, Big Data Luhut terdapat berbagai pertanyaan mengenai kredibilitasnya tersebut.
Baca Juga: Kajati Kalsel : Penegakan Hukum Harus Mengayomi Pencari Keadilan
“Itu belum tentu suara organik. Buzzer emangnya nggak bekerja?” ucapnya.
Oleh karena itu, AHY mengajak masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dan semangat reformasi untuk menolak wacana penundaan Pemilu 2024.
"Kita ingin menjadi Indonesia Emas 2045. Mari kita benar-benar mawas diri, menjaga agar jangan sampai terjadi kemunduran demokrasi yang akan kita sesali selamanya," ujar AHY.
Baca Juga: Polisi Ungkap Peredaran Oli Palsu, Pelaku Menyalahgunakan Sampah Botol Bekas
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.