Partai Demokrat Ingin Jokowi Setegas SBY ketika Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

JAKARTA, KOMPAS. TV - Partai Demokrat berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menyampaikan pernyataan seperti yang pernah disampaikan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Jokowi juga diminta menegur menteri dan ketua umum partai politik (parpol) yang terus mewacanakan penundaan Pemilihan Umum 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Hal ini dikatakan Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam program Kompas Petang KOMPAS TV, Selasa (15/3/2022). 

Herzaky mengungkapkan bahwa ketika masih menjabat sebagai presiden, SBY berulang kali menyatakan penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden ataupun usulan masa jabatan presiden tiga periode. 

Baca Juga: Partai Demokrat Minta Jokowi Tegur Menteri dan Ketum Parpol yang Usulkan Penundaan Pemilu

SBY, kata Herzaky, dengan pesan yang sangat jelas menyampaikan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden adalah hal yang tidak konstitusional dan mengkhinati amanah reformasi serta mencederai demokrasi.

Seharusnya, menurut Herzaky, Jokowi bisa menyampaikan amanat dan pesan yang jelas seperti itu.

"Yang kami harapkan bisa ada statement (pernyataan) serupa (dari Presiden Jokowi)," tutur Herzaky. 

Menurutnya, pernyataan terbaru Presiden Jokowi yang akan taat konstitusi, kurang tegas dan terkesan mendua.

Sebab, jika hanya mengatakan taat konstitusi, maka bisa saja ada gerakan-gerakan terselubung untuk mengubah konstitusi.

Baca Juga: Puan Maharani Bertemu Gus Yahya, Bahas Dukungan untuk Pemilu 2024?

"Nanti kalau konstitusinya diubah, berarti tetap taat juga dong. Ini yang tidak kita harapkan," pungkasnya. 

Indikasi upaya mengubah konstitusi ini misalnya terlihat dari adanya pihak-pihak yang berusaha melakukan lobi-lobi untuk mengubah konstitusi.

Herzaky mencontohkan, meskipun Menkopolhukam Mahfud MD sudah menyatakan bahwa tidak ada rencana pemerintah memperpanjang masa jabatan presiden atau menunda Pemilu 2024, namun masih ada orang-orang dekat Jokowi yang masih bermain-main dengan narasi perpanjangan masa jabatan presiden. 

Menurut Herzaky, Partai Demokrat memandang gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, terencana dengan rapi. Ini terlihat dari pernyataan beberapa menteri di kabinet dan juga ketua umum partai politik. 

Di saat yang bersamaan, muncul pula spanduk dan billboard yang menyuarakan dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden. 

Baca Juga: Puan Tak Percaya soal Big Data Milik Luhut terkait Penundaan Pemilu

"Jelas bagi kami ada gerakan yang ter-orkestrasi dengan rapi," ungkap Herzaky.

Herzaky juga menyinggung soal analisis "big data" yang menjadi salah satu pertimbangan pengusung penundaan pemilu.

Dia mengatakan, tidak jelas dari mana sumber big data yang dimaksudkan oleh para menteri yang mengusulkan penundaan pemilu.

"Tak jelas metodenya, sumbernya, lembaga mana yang mendapatkan dan mengolah data ini," urainya.