Partai Demokrat Ingin Jokowi Setegas SBY ketika Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

"Nanti kalau konstitusinya diubah, berarti tetap taat juga dong. Ini yang tidak kita harapkan," pungkasnya. 

Indikasi upaya mengubah konstitusi ini misalnya terlihat dari adanya pihak-pihak yang berusaha melakukan lobi-lobi untuk mengubah konstitusi.

Herzaky mencontohkan, meskipun Menkopolhukam Mahfud MD sudah menyatakan bahwa tidak ada rencana pemerintah memperpanjang masa jabatan presiden atau menunda Pemilu 2024, namun masih ada orang-orang dekat Jokowi yang masih bermain-main dengan narasi perpanjangan masa jabatan presiden. 

Menurut Herzaky, Partai Demokrat memandang gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, terencana dengan rapi. Ini terlihat dari pernyataan beberapa menteri di kabinet dan juga ketua umum partai politik. 

Di saat yang bersamaan, muncul pula spanduk dan billboard yang menyuarakan dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden. 

Baca Juga: Puan Tak Percaya soal Big Data Milik Luhut terkait Penundaan Pemilu

"Jelas bagi kami ada gerakan yang ter-orkestrasi dengan rapi," ungkap Herzaky.

Herzaky juga menyinggung soal analisis "big data" yang menjadi salah satu pertimbangan pengusung penundaan pemilu.

Dia mengatakan, tidak jelas dari mana sumber big data yang dimaksudkan oleh para menteri yang mengusulkan penundaan pemilu.

"Tak jelas metodenya, sumbernya, lembaga mana yang mendapatkan dan mengolah data ini," urainya.