Partai Islam seperti PKB dan PAN Dinilai Kasih Contoh Buruk karena Minta Pemilu Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat politik Islam The Political Literacy, Muhammad Hanifuddin menilai partai-partai berbasis Islam seperti PKB maupun PAN harusnya jadi contoh baik dalam berdemokrasi.

Apalagi, partai-partai ini kerap menggunakan terma yang berkaitan dengan Islam dalam wacana politiknya. Sesuatu yang harusnya jadi contoh legitimasi partai berbasis Islam. 

Hanif lantas menilai, wacana penundaan pemilu hanyalah permainan hasrat politik para elite partai dan akan memperburuk keadaan. 

“Kontroversi wacana penundaan Pemilu 2024 adalah cerminan hasrat politik sebagian elit partai. Usulan yang diwacanakan ulang ini hanya memperkeruh persiapan penyelenggaran Pemilu 2024,” papar Hanif kepada KOMPAS TV, Selasa (8/3/2022).

Hanif lantas menjelaskan, selain bertentangan dengan konstitusi, usulan yang disampaikan sebagian elit ini juga bagian dari inkonsistensi terhadap konsensus yang telah ada.  

Pada 24 Januari 2022, Pemerintah, DPR, KPU, dan Bawaslu telah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada 14 Februari 2024. Sembilan fraksi DPR juga telah sepakat bulat terkait pelaksanaan pemilu.

Karena itu, Lanjut Hanif, jika ada elit partai yang mengusulkan atau menyetujui penundaan pemilu, sikap ini tidak lain adalah contoh yang buruk.

“Di titik ini, partai-partai Islam seperti PKB atau religius nasional Golkar maupun PAN seharusnya komitmen dan memberikan contoh untuk taat terhadap kesepakatan hasil musyawarah bersama," paparnya. 

"Harusnya partai-partai berbasis Islam ini idak mewacanakan hal lain yang berseberangan. Apalagi dilakukan di luar dan jauh setelah ada kesepakatan dalam musyawarah,” imbuhnya. 

Baca Juga: Soal Usulan Penundaan Pemilu, Muhaimin Iskandar Tunggu Respons Ketum Parpol Lain

Efek Penundaan Pemilu, Krisis Legitimasi 

Hanif lantas menjelaskan, dalam kesarjanaan ilmu politik, wacana penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden dapat berujung pada krisis legitimasi (legitimation crisis).

Andrew Heywood dalam bukunya "Political Theory" menyatakan bahwa ketika sistem politik dijalankan tidak sesuai dengan langgam konstitusi, maka kata Hanif akan mengganggu stabilitas sistem-sistem lain, termasuk sistem ekonomi.

"Instabilitas ini akan memicu menurunnya legitimasi pemerintahan yang ada. Rawan menjadikan pemerintahan yang lemah, tambahnya. 

Saat ini, lanjut Hanif, seharusnya perdebatan tidak lagi pada tahapan pemilu ditunda atau tidak, jabatan presiden diperpanjang atau tidak. Karena menurutnya hal ini sudah jelas diatur oleh konsitusi.

"Tetapi, sudah harus lebih maju, bagaimana Pemilu 2024 dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas. Menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan yang dapat melanjutkan program-progran pemulihan ekonomi pasca pandemi," tutupnya. 

Sebelumnya, wacana penundaan pemilu ini dihembuskan oleh Ketum PKB, Muhaimin Iskandar, yang mengusulkan pemilu ditunda lantaran terkait pemulihan ekonomi. 

Gagasa ini pun menimbulkan kontroversi. Beberapa partai mendukung seperti Partai Amanat Nasional (PAN) maupun Golkar. 

Sedangkan beberapa partai lain, termasuk partai getol yang menyuarakan Islam seperti PKS menolak dengan tegas. 

Baca Juga: PKB Tegaskan Usulan Penundaan Pemilu Bukan Instruksi Luhut Panjaitan

Klarifikasi Menkopolhukam Dinilai Belum Cukup 

Sementara menurut pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga, klarifikasi Menkopolhukam Mahfud MD terkait pemerintah tidak membahas penundaan pemilu tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab, masyarakat ingin mengetahui secara langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penundaan pemilu.

Karena itu, kata pengajar di Universitas Esa Unggul ini, ada dua hal yang sebaiknya dilakukan Jokowi untuk meredakan wacana penundaan pemilu.

"Pertama, Jokowi sebaiknya menegaskan pemilu tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Dengan begitu, pemilu tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR RI," katanya.

Kalau hal itu ditegaskan oleh Jokowi, maka upaya memobilisasi dukungan penundaan pemilu dapat diminimalkan. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat dari hasil mobilisasi akan hilang dengan sendirinya.

"Kedua, Jokowi harus memecat menteri yang mewacanakan penundaan pemilu. Menteri tersebut telah lancang dan mempermalukan Jokowi dengan mewacanakan penundaan pemilu," ujarnya.

Para menteri tersebut telah menyuarakan yang bukan tugas dan fungsinya. Seharusnya menteri tersebut fokus pada penanganan ekonomi yang masih sangat memprihatinkan. 

Dengan melakukan dua hal tersebut, Jokowi dapat menepis keterlibatan Istana dalam wacana penundaan pemilu 2024.