Partai Islam seperti PKB dan PAN Dinilai Kasih Contoh Buruk karena Minta Pemilu Ditunda

Saat ini, lanjut Hanif, seharusnya perdebatan tidak lagi pada tahapan pemilu ditunda atau tidak, jabatan presiden diperpanjang atau tidak. Karena menurutnya hal ini sudah jelas diatur oleh konsitusi.

"Tetapi, sudah harus lebih maju, bagaimana Pemilu 2024 dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas. Menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan yang dapat melanjutkan program-progran pemulihan ekonomi pasca pandemi," tutupnya. 

Sebelumnya, wacana penundaan pemilu ini dihembuskan oleh Ketum PKB, Muhaimin Iskandar, yang mengusulkan pemilu ditunda lantaran terkait pemulihan ekonomi. 

Gagasa ini pun menimbulkan kontroversi. Beberapa partai mendukung seperti Partai Amanat Nasional (PAN) maupun Golkar. 

Sedangkan beberapa partai lain, termasuk partai getol yang menyuarakan Islam seperti PKS menolak dengan tegas. 

Baca Juga: PKB Tegaskan Usulan Penundaan Pemilu Bukan Instruksi Luhut Panjaitan

Klarifikasi Menkopolhukam Dinilai Belum Cukup 

Sementara menurut pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga, klarifikasi Menkopolhukam Mahfud MD terkait pemerintah tidak membahas penundaan pemilu tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab, masyarakat ingin mengetahui secara langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penundaan pemilu.

Karena itu, kata pengajar di Universitas Esa Unggul ini, ada dua hal yang sebaiknya dilakukan Jokowi untuk meredakan wacana penundaan pemilu.

"Pertama, Jokowi sebaiknya menegaskan pemilu tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Dengan begitu, pemilu tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR RI," katanya.

Kalau hal itu ditegaskan oleh Jokowi, maka upaya memobilisasi dukungan penundaan pemilu dapat diminimalkan. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat dari hasil mobilisasi akan hilang dengan sendirinya.

"Kedua, Jokowi harus memecat menteri yang mewacanakan penundaan pemilu. Menteri tersebut telah lancang dan mempermalukan Jokowi dengan mewacanakan penundaan pemilu," ujarnya.

Para menteri tersebut telah menyuarakan yang bukan tugas dan fungsinya. Seharusnya menteri tersebut fokus pada penanganan ekonomi yang masih sangat memprihatinkan. 

Dengan melakukan dua hal tersebut, Jokowi dapat menepis keterlibatan Istana dalam wacana penundaan pemilu 2024.