Sekjen Gelora Khawatir Konflik Rusia-Ukraina Dikaitkan Tunda Pemilu 2024: Semoga Hanya Suudzon Saya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik mengaku khawatir ada pihak tertentu yang mengaitkan konflik Rusia dan Ukraina untuk menunda pemilihan umum atau Pemilu 2024.

“Saya mengkhawatirkan krisis Ukraina jangan-jangan nanti turunannya akan dipakai untuk melakukan justifikasi terhadap ide-ide liar, menjadi lelucon-lelucon politik baru,” kata Mahfuz melalui keterangan resminya pada Minggu (27/2/2022). 

Baca Juga: Ketua PBNU Angkat Bicara Soal Penundaan Pemilu 2024: Saya Rasa Masuk Akal

“Ada pendapat yang mencoba mengkaitkan konflik Rusia-Ukraina sebagai salah satu faktor untuk menunda Pemilu Tahun 2024.”

Menurut dia, pikiran-pikiran untuk menunda Pemilu 2024 semakin irasional dan tidak mendidik publik. Seharusnya dalam situasi sekarang ini lebih mengedepankan rasionalitas. 

"(Konflik Rusia-Ukraina) jangan dijadikan alasan tambahan untuk penundaan Pemilu 2024. Jadi kelihatannya akan banyak pikiran-pikiran baru yang semakin irasional dan ini tidak mendidik publik," ujarnya.

Mahfuz berpendapat konflik antara Rusia dengan Ukraina akan berlangsung panjang. Ia menilai Rusia tidak akan tunduk pada tekanan barat meskipun dijatuhi sanksi ekonomi.

Baca Juga: Pakar Hukum Tata Negara: Penundaan Pemilu 2024 Pembangkangan Konstitusi

Adapun sanksi tersebut, kata Mahfuz, justru bisa memicu kenaikan harga komoditas. Khususnya di bidang energi seperti minyak mentah dan gas dunia. Jika terjadi demikian, maka bukan tak mungkin imbasnya akan dirasakan Indonesia. 

Dia menilai konflik tersebut tanpa disadari memicu resesi ekonomi dan inflasi secara global. Tak terkecuali hal itu bisa berdampak pada Indonesia dan akan menambah tekanan persoalan-persoalan ekonomi di tanah air.

Dia khawatir ketika ada orang membaca situasi global seperti itu lalu dikaitkan dengan situasi ekonomi Indonesia yang juga sedang tidak bagus.

Baca Juga: PDIP Tolak Penundaan Pemilu

“Mereka akan mengambil keuntungan pragmatis dengan membiarkan negara tidak punya solusi sistemik untuk mengatasi situasi krisis ini," ujarnya.

Selanjutnya, Mahfuz menilai ,demi kepentingan politiknya orang-orang tersebut sengaja membiarkan ekonomi bertambah buruk dan susah, serta harga-harga kebutuhan pokok akan semakin melambung tinggi.

Hal itu, kata dia, akan menjadi pembenaran bahwa negara tidak perlu membiayai pelaksanaan Pemilu 2024 yang membutuhkan anggaran sekitar Rp100-150 triliun.

Sebagai gantinya, anggaran sebesar itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang bersentuhan dengan masyarakat langsung.

Baca Juga: Tolak Usulan Penundaan Pemilu 2024, Rumah Demokrasi: Ini Pelanggaran Konstitusi Berjemaah

"Kira-kira cara berpikir mereka, daripada kita mengeluarkan uang Rp100-150 triliun untuk membiayai Pemilu, lebih baik digunakan untuk yang lain,” ucapnya.

“Karena Pilkada saja bisa kita undur dan diganti dengan Plt. Mudah-mudahan ini hanya suudzon saya, tapi bisa saja lompatan-lompatan berpikir semacam itu terjadi.”

Dia mengaku tidak setuju dengan pikiran-pikiran penundaan pemilu diinisiasi ke publik karena membodohi masyarakat.

Menurutnya, negara seolah-olah tidak punya ide untuk menyelesaikan ancaman tekanan ekonomi.

Baca Juga: Usulan Penundaan Pemilu 2024, PAN: Usulan Ini Masih Dikaji dan Dikomunikasikan

Lebih lanjut, Mahfuz menuturkan, situasi pandemi yang menjadi krisis ekonomi juga dialami semua negara, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan krisis Ukraina.

"Pandemi sudah menciptakan kasus minyak goreng, bagaimana reaksi ibu-ibu ketika antri, mereka tidak lagi menyalakan produsen namun menyalahkan negara dan pemerintah,” katanya.

Mahfuz meminta agar orang-orang yang memunculkan ide penundaan pemilu bisa ikut memberikan solusi untuk mengatasi tekanan ekonomi saat ini, bukan sebaliknya melakukan lompatan-lompatan berpikir yang tidak logis dan tidak rasional.

Baca Juga: Muhaimin Iskandar: Berdasar Perbincangan di Medsos, Banyak yang Setuju Penundaan Pemilu 2024