Sekjen Gelora Khawatir Konflik Rusia-Ukraina Dikaitkan Tunda Pemilu 2024: Semoga Hanya Suudzon Saya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik mengaku khawatir ada pihak tertentu yang mengaitkan konflik Rusia dan Ukraina untuk menunda pemilihan umum atau Pemilu 2024.

“Saya mengkhawatirkan krisis Ukraina jangan-jangan nanti turunannya akan dipakai untuk melakukan justifikasi terhadap ide-ide liar, menjadi lelucon-lelucon politik baru,” kata Mahfuz melalui keterangan resminya pada Minggu (27/2/2022). 

Baca Juga: Ketua PBNU Angkat Bicara Soal Penundaan Pemilu 2024: Saya Rasa Masuk Akal

“Ada pendapat yang mencoba mengkaitkan konflik Rusia-Ukraina sebagai salah satu faktor untuk menunda Pemilu Tahun 2024.”

Menurut dia, pikiran-pikiran untuk menunda Pemilu 2024 semakin irasional dan tidak mendidik publik. Seharusnya dalam situasi sekarang ini lebih mengedepankan rasionalitas. 

"(Konflik Rusia-Ukraina) jangan dijadikan alasan tambahan untuk penundaan Pemilu 2024. Jadi kelihatannya akan banyak pikiran-pikiran baru yang semakin irasional dan ini tidak mendidik publik," ujarnya.

Mahfuz berpendapat konflik antara Rusia dengan Ukraina akan berlangsung panjang. Ia menilai Rusia tidak akan tunduk pada tekanan barat meskipun dijatuhi sanksi ekonomi.

Baca Juga: Pakar Hukum Tata Negara: Penundaan Pemilu 2024 Pembangkangan Konstitusi

Adapun sanksi tersebut, kata Mahfuz, justru bisa memicu kenaikan harga komoditas. Khususnya di bidang energi seperti minyak mentah dan gas dunia. Jika terjadi demikian, maka bukan tak mungkin imbasnya akan dirasakan Indonesia. 

Dia menilai konflik tersebut tanpa disadari memicu resesi ekonomi dan inflasi secara global. Tak terkecuali hal itu bisa berdampak pada Indonesia dan akan menambah tekanan persoalan-persoalan ekonomi di tanah air.

Dia khawatir ketika ada orang membaca situasi global seperti itu lalu dikaitkan dengan situasi ekonomi Indonesia yang juga sedang tidak bagus.

Baca Juga: PDIP Tolak Penundaan Pemilu

“Mereka akan mengambil keuntungan pragmatis dengan membiarkan negara tidak punya solusi sistemik untuk mengatasi situasi krisis ini," ujarnya.