AHY Sebut Usulan Penundaan Pemilu Tidak Logis dan Tak Sesuai dengan Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.TV – Usulan penundaan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) merupakan sesuatu yang tidak logis dan tidak sesuai dengan konstitusi.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat melantik Pengurus DPD Provinsi Riau dan Banten, Sabtu (26/2/2022) kemarin secara daring.

AHY mengatakan, terkait Pemilu 2024, ada isu-isu yang sangat kontra produktif terhadap demokrasi, yang tentunya harusnya dijaga.

“Ada yang menginginkan, ada yang menyuarakan sebaiknya pemilu diundurkan, diundur waktunya. Menurut saya ini pernyataan yang tidak logis,” jelasnya seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima KOMPAS.TV, Minggu (27/2).

“Apa dasarnya? yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi kita, bahwa ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama, baik ditingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota.”

Baca Juga: Usulan Penundaan Pemilu 2024, PKB: Tergantung Presiden Jokowi dan Partai Koalisi

Dia juga berharap agar pengurus yang telah dilantik dapat menjadi motor penggerak organisasi lima tahun ke depan, terkhusus untuk memenangkan Pemilu 2024.

Dalam kesempatan itu, AHY mempertanyakan, mengapa ada  pihak yang dengan ringan saja ingin menabrak konstitusi.

“Nah, Demokrat harus tegas menyampaikan tidak boleh siapapun di negeri ini, apapun pangkat jabatan dan posisinya hari ini yang kemudian dengan entengnya mengatakan ini aspirasi masyarakat.”

“Masyarakat yang mana yang didengarkan ? yang jelas kita keliling ke 34 provinsi, ratusan kabupaten/kota, yang ada masyarakat justru mengeluh terhadap situasi hari ini yang tidak kunjung membaik,”

Dia bahkan mengaku tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu.

Yang jelas, menurutnya, itu adalah harapan segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaannya.

Ada pihak yang ingin melanggengkan kekuasaannya dan mereka takut kehilangan kekuasaan.

“Negeri kita mau dibawa kemana kalau diisi, diawaki, dipimpin oleh orang-orang seperti itu. Sekali lagi tidak logis dan menurut saya memalukan cara berpikir seperti itu, memainkan suara rakyat, seolah-olah ini desakan rakyat,” urainya.

Mengenai pemulihan ekonomi akibat pandemi, yang menjadi alasan penundaan pemilu, AHY menyebut, pada Pilkada 2020 mereka mengatakan tidak ada negara mana pun yang menunda pemilihan umumnya hanya karena pandemi dan resesi ekonomi.

Bahkan tahun 2020, saat pandemi sedang gawat-gawatnya, pilkada tetap dilaksanakan. Sehingga, lanjut dia, bangunan narasi yang disampaikan untuk menunda pemilu itu tidak logis, tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyat.

“Kalau mereka mengatakan itu suara rakyat, pertanyaan saya, rakyat yang mana? Jangan kemudian kita mengentertain hasrat, ambisi mereka yang ingin melanggengkan kekuasaannya.”

“Melabrak akal sehat, mencederai hati nurani dan tentu semua itu akan memundurkan demokrasi kita, hati-hati,” tegasnya.

Baca Juga: Sorotan Berita: Rusia Ancam Negara Tetangga hingga Sikap Partai Buruh Soal Penundaan Pemilu

Partai Demokrat, kata AHY, tidak boleh takut bersuara, asalkan itu sesuai dengan kebenaran, bukan melakukan suatu di luar kebenaran.

“Insya Allah, rakyat kita juga semakin cerdas dan tidak mudah diombang-ambingkan. Teruslah berjuang bapak/ibu sekalian, para kader yang saya cintai dan banggakan untuk menyuarakan akal sehat, untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan.”