Sebagian Warga Menolak, Mahfud MD: Pengukuran Lahan untuk Bendungan Bener di Desa Wadas Tetap Jalan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengukuran lahan untuk pembangunan bendungan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah tetap dilakukan, meski ada penolakan dari sebagian warga.

Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan pembangunan Waduk atau Bendungan Bener di Desa Wadas merupakan salah satu proyek strategis nasional pemerintah pusat.

Nantinya, Bendungan Bener di Desa Wadas akan digunakan untuk mengairi sekitar 15 ribu hektar sawah.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Tinjau Langsung Kondisi Desa Wadas, Cek Situasi dan Berdialog dengan Warga

Selain itu, Bendungan Bener juga berfungsi sebagai pengadaan sumber air baku, sumber listrik dan mengatasi banjir. 

Adapun Proyek Pembangunan Waduk Bener tercantum dalam Perpres No 109 tahun 2020 Tentang perubahan ke 3 atas Perpres No 3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional.

"Jadi bendungan ini pada dasarnya untuk kepentingan rakyat. Khususnya masyarakat Jateng dan sekitarnya, dan ini sudah dimulai sejak tahun 2013," ujar Mahfud saat jumpa pers di kantor Kemenkopolhukam, Rabu (9/2/2022).

Mahfud menambahkan, sebagian warga Desa Wadas sudah setuju dengan adanya pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas dan mengizinkan pengukuran lahan serta penambangan batu andesit untuk kepentingan proyek strategis nasional tersebut.

Baca Juga: Mahfud MD Bantah Situasi Desa Wadas Mencekam, Gesekan Terjadi Antar Warga Bukan dengan Aparat

Namun masih ada sebagian warga yang menolak penambangan batu andesit.

Mahfud menegaskan penolakan sebagian warga tersebut tidak akan berpengaruh secara hukum. Sebab, tidak ada pelanggaran hukum dari pembangunan atau penambangan batu andesit di Desa Wadas.

Begitu pula dengan instrumen analisis dampak lingkungan atau Amdal, sudah terpenuhi dan tidak ada permasalahan yang dilanggar. 

Baca Juga: Pasca-Kericuhan Desa Wadas, Mahfud MD: Warga yang Diamankan Polisi Sudah Dilepaskan

Selain itu, sebagian warga yang menolak juga sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hasilnya, pengadilan menolak gugatan warga. 

"Artinya program pemerintah itu sudah benar, sehingga kasusnya sudah lama inkrah atau berkekuatan hukum tetap," ujar Mahfud.

Gandeng Komnas HAM

Lebih lanjut Mahfud menjelaskan, kegiatan pengukuran lahan oleh petugas Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengamanan yang terukur melalui pendekatan persuasif dan dialogis.

Baca Juga: Kronologi Ratusan Petugas Gabungan Datangi Desa Wadas Purworejo yang Berujung Penangkapan Warga

Pemerintah juga sudah berkoordinasi dan menyertakan Komnas HAM dalam seluruh tahapan kegiatan rencana penambangan batu andesit untuk keperluan Bendungan Bener. 

Hasil keterangan Komnas HAM menyebut, pro kontra dari warga Desa Wadas terjadi karena adanya saling intimidasi antara kelompok masyarakat yang mendukung dan menolak penambangan di sana.

Untuk itu, pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan memercayakan penyelesaian masalah ini kepada pemerintah dengan tetap membuka pintu bagi masyarakat yang ingin mengawal dan mengecek proyek pembangunan Bendungan Bener.

Baca Juga: Profil Yayak Yatmaka, Seniman Aktivis yang Ikut Ditangkap Saat Bela Warga Wadas

"Agar penambangan dan pembangunan waduk ini lancar dan terus didukung masyarakat, Gubernur Jateng akan melakukan dialog dengan warga Desa Wadas yang masih menolak," ujar Mahfud.