Dukung Kejagung Bongkar Korupsi Satelit di Kemhan, Prabowo: Kita Sudah Minta BPKP untuk Audit

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendukung upaya Kejaksaan Agung dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 bujur timur (BT) di Kemhan 2015-2021.

Menhan Prabowo Subianto menjelaskan, pihaknya sudah melakukan audit internal terkait permasalahan tersebut.

Selain itu, Kemhan juga menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menganalisis proyek pengadaan pada 2015.

Baca Juga: Jampidsus Sebut Pihak Sipil dan Swasta yang Paling Bertanggung Jawab di Kasus Korupsi Satelit Kemhan

Kemhan menghormati proses hukum yang dilakukan Kejagung dan bersedia memberikan data untuk membantu penyelidikan dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 bujur timur (BT) di Kemenhan 2015-2021. 

"Satelit ini lagi diporoses (hukum), kita sudah minta juga BPKP untuk audit," ujar Prabowo di Kemhan, Kamis (20/1/2022), dikutip dari Kompas.com.

Diketahui, dalam tiga hari belakangan, Kejagung telah memanggil pegawai dan Dirut dari PT Dini Nusa Kusuma (DNK) untuk diperiksa sebagai saksi.

PT DNK merupakan pemegang hak pengelolaan filing satelit Indonesia untuk dapat mengoperasikan satelit atau menggunakan spektrum frekuensi radio di orbit satelit tertentu.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Proyek Satelit Kemhan, Kejagung Sidak Pihak Swasta

Mereka yang diperiksa berinisial PY selaku Senior Account Manager PT DNK, RACS selaku Promotion Manager PT DNK, dan AK selaku General Manager PT DNK.

Kemudian SW selaku Direktur Utama PT DNK atau Tim Ahli Kementerian Pertahanan, serta Presiden Direktur PT DNK berinisial AW.

Selain pemeriksaan, Kejagung juga melakukan penggeledahan kantor PT DNK di jalan Prapanca Raya, Jakarta Selatan. 

Baca Juga: Ryamizard Buka Suara Soal Satelit Kemhan, Mengaku Diperintah Presiden Selamatkan Orbit 123 BT

Pun, di kantor PT DNK di Panin Tower Senayan City Lantai 18A Jakarta Pusat serta apartemen SW, Dirut PT DNK.

Dari penggeledahan tersebut, tim jaksa penyidik menyita sejumlah barang bukti kontainer plastik dokumen dan barang bukti elektronik dengan total kurang lebih 30 buah.

Masalah proyek satelit itu berawal saat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memenuhi permintaan Kemhan untuk mendapatkan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat BT guna membangun Satkomhan.

Kemenhan kemudian membuat kontrak sewa Satelit Artemis milik Avanti Communication Limited pada 6 Desember 2015.

Baca Juga: Mahfud: Benar Ada Arahan Presiden Jokowi untuk Selamatkan Slot Satelit, tapi...

Kontrak itu dilakukan kendati penggunaan slot orbit 123 derajat BT dari Kemkominfo baru diterbitkan pada 29 Januari 2016.

Namun, pihak Kemhan pada 25 Juni 2018 mengembalikan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat BT kepada Kemkominfo.

Pada saat melakukan kontrak dengan Avanti pada 2015, Kemhan ternyata belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut.

Keputusan pengadilan arbitrase internasional di Inggris dan Singapura menghukum Indonesia dan mewajibkan untuk membayar beberapa perusahaan yang terlibat dalam penandatanganan kontrak dengan Kemhan dengan nilai Rp815 miliar.