Bahlil Minta Pilpres Ditunda, Demokrat: Ada Upaya Menjerumuskan Jokowi Bernasib Seperti Soeharto

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wacana perpanjangan masa jabatan presiden kembali mengemuka setelah muncul pernyataan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Diketahui, Bahlil menyebutkan bahwa pelaku usaha rata-rata mengharapkan penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Pertimbangannya, karena terkait pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Pengamat soal Bahlil Minta Pilpres Ditunda: Berbangsa dan Bernegara Tidak Hanya Kelola Aspek Ekonomi

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1/2022).

"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka.”

Selain itu, Bahlil mengatakan bahwa penundaan penyelenggaraan pemilu bukanlah sesuatu hal yang baru. Indonesia disebutnya pernah mengalami hal serupa pada era Orde Lama dan peralihan era Orde Baru ke Reformasi.

Baca Juga: Politikus Gerindra Desak Menteri Bahlil Beberkan Daftar Nama Pengusaha yang Minta Pilpres Diundur

Pernyataan Bahlil terkit penundaan Pilpres 2024 tersebut sontak menuai beragam respons dari sejumlah partai politik. Salah satunya Partai Demokrat.

Menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, usulan penundaan pilpres itu tak ubahnya mempermalukan dan menjerumuskan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Padahal, kata dia, Presiden Jokowi berulang kali telah menyampaikan penolakannya atas usulan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

"Apakah kini ada upaya menjerumuskan Bapak Joko Widodo agar bernasib serupa dengan Presiden Soeharto, dengan terus menggaungkan usulan tiga periode?" kata Herzaky dikutip dari Tribunnetwork pada Selasa (18/1/2022).

Baca Juga: KSP Moeldoko soal Bahlil Minta Pemilu 2024 Ditunda: Pasti Ada Alasan yang Memperkuat

Adapun nasib Soeharto yang dimaksud Herzaky tak lain soal kejatuhannya lantaran terlalu lama menjabat sebagai Presiden RI.

Saat itu, kta dia, para pembantunya selalu meminta agar Presiden Soeharto bersedia memperpanjang kekuasaannya dengan mengatasnamakan rakyat. 

Herzaky pun karena itu mempertanyakan apakah hal serupa tengah terjadi pada era pemerintahan saat ini.

"Atas alasan rakyat yang meminta, rakyat yang menghendaki. Padahal, kenyataannya bertolak belakang,” kata Herzaky. 

Baca Juga: Menteri Bahlil Sebut Usulan Tunda Pilpres, MPR Sindir Soal Etika Pejabat Negara

“Jangan membuat gaduh dengan memberikan statement-statement yang tidak perlu. Rakyat sedang susah, ayo kita fokus bantu rakyat.”

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengkritik pernyataan Bahlil yang kembali menimbulkan pergolakan karena wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurutnya, penundaan Pilpres 2024 hanya bisa dilakukan dengan mengamandemen UUD 1945, padahal hingga saat ini tak ada pembicaraan terkait hal tersebut.

"Pak Jokowi sudah jelas menolak. Pak Bahlil (seharusnya) konsultasi dulu dengan Presiden sebelum bicara politik. Tapi ingat wacana ini menabrak konstitusi UUD 1945, melawan semangat reformasi," kata Jazilul.

Baca Juga: Pilpres 2024, Sekber Dorong Jokowi Jadi Cawapres Duet dengan Prabowo Subianto

"Jika terus menguat maka ada celah melalui amandemen konstitusi yang menjadi kewenangan MPR. Namun sejauh ini belum ada usulan amandemen UUD 1945, apalagi terkait tambahan periode masa jabatan presiden.”