Bahlil Minta Pilpres Ditunda, Demokrat: Ada Upaya Menjerumuskan Jokowi Bernasib Seperti Soeharto

Adapun nasib Soeharto yang dimaksud Herzaky tak lain soal kejatuhannya lantaran terlalu lama menjabat sebagai Presiden RI.

Saat itu, kta dia, para pembantunya selalu meminta agar Presiden Soeharto bersedia memperpanjang kekuasaannya dengan mengatasnamakan rakyat. 

Herzaky pun karena itu mempertanyakan apakah hal serupa tengah terjadi pada era pemerintahan saat ini.

"Atas alasan rakyat yang meminta, rakyat yang menghendaki. Padahal, kenyataannya bertolak belakang,” kata Herzaky. 

Baca Juga: Menteri Bahlil Sebut Usulan Tunda Pilpres, MPR Sindir Soal Etika Pejabat Negara

“Jangan membuat gaduh dengan memberikan statement-statement yang tidak perlu. Rakyat sedang susah, ayo kita fokus bantu rakyat.”

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengkritik pernyataan Bahlil yang kembali menimbulkan pergolakan karena wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurutnya, penundaan Pilpres 2024 hanya bisa dilakukan dengan mengamandemen UUD 1945, padahal hingga saat ini tak ada pembicaraan terkait hal tersebut.

"Pak Jokowi sudah jelas menolak. Pak Bahlil (seharusnya) konsultasi dulu dengan Presiden sebelum bicara politik. Tapi ingat wacana ini menabrak konstitusi UUD 1945, melawan semangat reformasi," kata Jazilul.

Baca Juga: Pilpres 2024, Sekber Dorong Jokowi Jadi Cawapres Duet dengan Prabowo Subianto

"Jika terus menguat maka ada celah melalui amandemen konstitusi yang menjadi kewenangan MPR. Namun sejauh ini belum ada usulan amandemen UUD 1945, apalagi terkait tambahan periode masa jabatan presiden.”