Luhut Sebut 2 Minggu ke Depan Ada Perubahan Kebijakan Terkait Penanganan Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah berencana mengubah kebijakan penanganan Covid-19 dalam dua minggu ke depan.

Perubahan kebijakan ini akan dilihat dari situasi dan evaluasi kasus Covid-19 yang terjadi saat ini.

Termasuk mengenai penanganan masuknya varian Omicron di Tanah Air.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan optimis dalam dua minggu ke depan situasi Covid-19 di Tanah Air dapat terkendali.

Menurutnya, jika hal tersebut berjalan mulus, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan melakukan perubahan kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Baca Juga: Luhut: Omicron Sudah Menyebar ke Mana-Mana, Tak Mungkin Tidak Ada di Tengah Publik

"Saya berharap mungkin kalau dua minggu ke depan keadaan masih tetap terkendali seperti ini, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perubahan-perubahan lagi," ujar Luhut di konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (6/1/2022) dikutip dari Kompas.com.

Luhut menjelaskan, kebijakan serta strategi penanganan pandemi Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah selalu mengikuti laju perkembangan situasi kasus Covid-19 di Tanah Air.

Tak hanya itu, pemeritah juga mengikuti perkembangan kasus varian Omicron di luar negeri.

Hal ini untuk mencegah varian Omicron menyebar dan membuat kasus Covid-19 di Indonesia kembali meningkat seperti di pertengahan tahun 2021 lalu akibat varian Delta.

Baca Juga: Omicron Mengganas! RI Tutup Pintu WNA dari 14 Negara, Ini Daftarnya

"Jadi kalau ada yang mengkritik, sekali lagi, kita mengubah, peraturan kita mengikuti dari irama permainan virus ini," ujar Luhut.

Lebih lanjut Luhut menilai kebijakan dan strategi pemerintah dalam menekan peredaran varian Omicron sudah sangat baik. 

Ia mengklaim hingga saat ini Indonesia masih dalam situasi terkendali, baik dalam kasus harian maupun kasus Covid-19 dari varian Omicron.

Baca Juga: Anies Ingatkan Warga Jakarta untuk Waspada, Kasus Aktif Covid-19 Mulai Naik

Luhut juga menegaskan, pemerintah sudah memiliki beragam refensi sebelum merumuskan kebijakan terkait penanganan Covid-19.

"Nah itu buahnya dari satu permainan strategi taktik kita menghadapi varian Omicron, Delta ini," ujarnya.
 
"Jadi saya mohon sekali lagi kita semua kompak, tidak perlu saling menyalahkan, kami terus terang lebih mestinya kaya daripada pengamat-pengamat itu karena kami datanya lebih lengkap," sambung Luhut.

Saat ini pemerintah telah memperbarui daftar negara yang sementara ini dilarang masuk ke Indonesia, menyusul perkembangan kasus varian Omicron di luar negeri.

Baca Juga: Sebut Negara Lain Berkaca pada Indonesia untuk Tangani Covid-19, Luhut: Kita Tak Perlu Merasa Kalah

Ada 14 negera yang dilarang untuk masuk ke Indonesia.

Rinciannya yakni Afrika Selatan, Botswana, Norwegia, Prancis, Angola, Zambia.

Kemudian Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Eswatini, Lesotho dan Inggris.

Para WNA dari negara negara tersebut sementara tidak diizinkan untuk masuk ke Indonesia.

Kemudian WNA yang baik secara langsung maupun transit di 14 negara yang tersebut.

Serta WNA yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi dalam kurun waktu 14 hari dari 14 negara atau wilayah tersebut.

Baca Juga: Gara-Gara Omicron, Grammy Awards 2022 Ditunda Tanpa Batas Waktu

Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dari 14 negara tersebut masih diberikan kesempatan memasuki Indonesia dengan syarat menunjukkan hasil negatif RT PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam, serta wajib melanjutkan karantina terpusat selama 10 hari.

Sementara bagi pelaku perjalanan selain 14 negara tersebut wajib melakukan karantina selama 7x24 jam.

Aturan ini tertuang dalam SE Satgas Covid-19 Nomor 1 Tahun 2022 yang diteken oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Suharyanto pada 4 Januari 2021. 

Aturan tersebut berlaku efektif mulai tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.