Wapres: Indonesia Harus Bekerja Sama Mengatasi Perubahan Iklim dengan Tindakan Nyata

JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia harus dapat memberikan contoh dalam bekerja sama mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata dalam Presidensi G20. 

Pernyataan itu disampaikan Wapres Ma'ruf Amin dalam acara Anugerah Lingkungan Proper Tahun 2021, Selasa (28/12/2021). 

"Dalam rangka Presidensi Indonesia di G20, Indonesia harus dapat memberikan contoh dalam bekerja sama mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata," ucap Ma'ruf Amin. 

Wapres menuturkan, penanganan perubahan iklim harus bergerak maju seiring dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya, seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian target SDGs. 

"Saya mengharapkan peran aktif kalangan dunia usaha dalam mengatasi masalah perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan," katanya. 

Baca Juga: Menteri LHK: 645 Perusahaan Mendapat Proper Merah dalam Ketaatan Terhadap Peraturan Lingkungan Hidup

"Salah satunya adalah agar pelaku industri turut berpartisipasi dalam rencana target Indonesia FOLU (Forestry and Other Land Use) Net Sink 2030 untuk mengurangi dampak buruk perubahan iklim, karena Indonesia berkomitmen tinggi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Serta berkomitmen untuk mendukung target Indonesia mencapai Net-Zero Emission pada tahun 2060," tambah Wapres. 

Dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf Amin juga menyambut baik semakin banyaknya perusahaan yang menyadari pentingnya peranan mereka dalam pengelolaan lingkungan hidup. 

Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan yang mendapat peringkat emas, hijau, dan biru. 

"Untuk tahun ini, persentase ketaatan PROPER mencapai 75%, dan berhasil melahirkan 691 inovasi, dengan inovasi terbanyak di bidang efisiensi energi. Saya berharap prestasi ini terus dijaga dan ditingkatkan," ujarnya. 

Wapres Ma'ruf lebih lanjut meminta kepada perusahaan yang mendapatkan peringkat merah untuk bekerja keras demi mengejar ketertinggalannya, sehingga dapat memenuhi standar lingkungan. 

"Sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan pemerintah," tegasnya. 

Baca Juga: Momen Jokowi Dayung Perahu Naga saat Resmikan Bendungan Ladongi Sultra

Tak hanya itu, Wapres juga mengapresiasi proper 2021 yang memiliki capaian penghematan biaya hingga lebih dari Rp100 triliun, melalui upaya efisiensi air dan energi, penurunan emisi dan beban pencemaran, serta reduksi limbah, baik B3 maupun non-B3. 

"Selain itu, PROPER ini juga berhasil menginisiasi dana bergulir dengan nilai mencapai Rp2,6 triliun, atau sekitar 2,5% dari total capaian penghematan sehingga mampu memberdayakan masyarakat di sekitar perusahaan," katanya. 

"Saya berharap upaya pemberdayaan masyarakat ini menjadi program yang berkelanjutan, dan jumlah dana yang digulirkan semakin meningkat, sehingga masyarakat sekitar perusahaan semakin berdaya, karena program yang digulirkan tidak hanya memberikan ikan (karikatif), tetapi program yang memberikan pancingnya," tambahnya. 

Ma'ruf Amin lebih lanjut juga mengucapkan selamat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya karena Kementerian LHK telah menorehkan prestasi dengan ditetapkannya PROPER sebagai finalis Top 15 kelompok khusus inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Baca Juga: Kasus Omicron Bertambah, Bamsoet Minta Pemerintah Tutup Sementara Pintu Masuk Internasional

"Kelompok khusus ini merupakan penghargaan inovasi terpuji yang diikuti oleh lembaga yang telah mendapatkan penghargaan inovasi pelayanan publik tahun sebelumnya. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada Ibu Menteri dan seluruh jajaran KLHK," ucap Wapres. 

"Saya berharap KLHK dapat terus mempertahankan prestasi dan meningkatkan upaya-upaya mengawal dan mengelola lingkungan hidup lestari di tanah air. Termasuk juga mendorong produk perundang-undangan yang diperlukan, antara lain yang saat ini masih menjadi PR adalah peraturan perundang-undangan tentang percepatan pemulihan lingkungan akibat aktivitas pertambangan," tutup Wapres.