Wapres: Indonesia Harus Bekerja Sama Mengatasi Perubahan Iklim dengan Tindakan Nyata

Wapres Ma'ruf lebih lanjut meminta kepada perusahaan yang mendapatkan peringkat merah untuk bekerja keras demi mengejar ketertinggalannya, sehingga dapat memenuhi standar lingkungan. 

"Sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan pemerintah," tegasnya. 

Baca Juga: Momen Jokowi Dayung Perahu Naga saat Resmikan Bendungan Ladongi Sultra

Tak hanya itu, Wapres juga mengapresiasi proper 2021 yang memiliki capaian penghematan biaya hingga lebih dari Rp100 triliun, melalui upaya efisiensi air dan energi, penurunan emisi dan beban pencemaran, serta reduksi limbah, baik B3 maupun non-B3. 

"Selain itu, PROPER ini juga berhasil menginisiasi dana bergulir dengan nilai mencapai Rp2,6 triliun, atau sekitar 2,5% dari total capaian penghematan sehingga mampu memberdayakan masyarakat di sekitar perusahaan," katanya. 

"Saya berharap upaya pemberdayaan masyarakat ini menjadi program yang berkelanjutan, dan jumlah dana yang digulirkan semakin meningkat, sehingga masyarakat sekitar perusahaan semakin berdaya, karena program yang digulirkan tidak hanya memberikan ikan (karikatif), tetapi program yang memberikan pancingnya," tambahnya. 

Ma'ruf Amin lebih lanjut juga mengucapkan selamat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya karena Kementerian LHK telah menorehkan prestasi dengan ditetapkannya PROPER sebagai finalis Top 15 kelompok khusus inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Baca Juga: Kasus Omicron Bertambah, Bamsoet Minta Pemerintah Tutup Sementara Pintu Masuk Internasional

"Kelompok khusus ini merupakan penghargaan inovasi terpuji yang diikuti oleh lembaga yang telah mendapatkan penghargaan inovasi pelayanan publik tahun sebelumnya. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada Ibu Menteri dan seluruh jajaran KLHK," ucap Wapres. 

"Saya berharap KLHK dapat terus mempertahankan prestasi dan meningkatkan upaya-upaya mengawal dan mengelola lingkungan hidup lestari di tanah air. Termasuk juga mendorong produk perundang-undangan yang diperlukan, antara lain yang saat ini masih menjadi PR adalah peraturan perundang-undangan tentang percepatan pemulihan lingkungan akibat aktivitas pertambangan," tutup Wapres.