Alasan Lengkap PKS Tolak RUU TPKS di Tengah Korban Kekerasan Seksual yang Meningkat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Fraksi PKS di DPR menolak Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai usul inisiatif DPR. 

Padahal RUU ini diperlukan untuk melindungi korban kekerasan seksual yang kasusnya terus meningkat.

Anggota DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati memastikan PKS peduli dengan peningkatan angka kekearasan seksual dan kejahatan seksual yang lebih luas.

Baca Juga: Setiap Hari Terjadi 15 Kasus Kekerasan Seksual, tapi RUU TPKS Tak Kunjung Disahkan

Bahkan PKS memilki 1.000 konsultan untuk mengadvokasi tidak hanya kekerasan seksual, melainkan kasus penyimpangan seksual yang angkanya juga memprihatinkan.

Hal ini menjadi alasan fraksi PKS menolak RUU TPKS sebelum didahului adanya pengesahan larangan seks bebas dan penyimpangan seksual yang diatur dalam UU lainnya. 

Menurut Kurniasih saat rapat fraksi PKS sudah mengusulkan pengesahan RUU TPKS bersamaan dengan RKUHP yang sudah menjadi amanah DPR dari periode lalu.

"Di RKUHP ini lebih lengkap, semua diatur termasuk penyimpangan seksual dan seks bebas. Jadi lebih komprehensif melindungi masyarakat Indonesia. Tidak hanya dari kekerasan seksual saja tetapi dari semua bentuk kejahantan seksual," ujarnya di program Sapa Malam Indonesia KOMPAS TV, Sabtu (18/12/2021).

Baca Juga: Kekerasan Seksual pada Anak Kembali Terjadi, Kali Ini Datang dari Pesantren di Depok!

Lebih lanjut Kurniasih mengingatkan penyebab terbesar meningkatnya angka kasus HIV di Indonesia tidak lain adalah adanya penyimpangan seksual.

Angka kasus kehamilan tidak dikehendaki juga memprihatinkan. Faktor dari peningkatan tingginya kasus kehamilan tidak dikehendaki lantaran pengaruh seks bebas. 

Banyak perempuan yang hamil tidak memiliki suami, lantaran dari awal suka sama suka tetapi kemudian pasangannya tidak bertanggung jawab dan membuat perempuan menjadi korban.

Baca Juga: PKS Tak Setujui RUU TPKS Bila Belum Ada Hukum Zina dan Penyimpangan Seksual

Hal ini, sambung Kurniasih, yang tidak ada dalam RUU TPKS, yang hanya mengatur sebatas kekerasan seksual dalam tindak kejahatan seksual.

"Kekerasan seksual ini punya makna adanya kekerasan, adanya tekanan, ancaman dan intimindasi. Yang terjadi perbuatan kejahatan seksual yang lebih luas dari kekerasan seksual, mencakup penyimpangan seksual, termasuk seks bebas, tidak terakomodir," ujar Kurniasih.

"Ini kenapa PKS menolak RUU TPKS sebelum didahului adanya pengesahan larangan seks bebas dan penyimpangan seksual yang diatur dalam UU lainnya," imbuhnya. 

Adapun RUU TPKS diusulkan sejak 2016, namun karena terjadi pergulatan dan kekuatan yang tidak seimbang di DPR RI, maka RUU TPKS sempat mengambang hingga akhirnya masuk kembali Prolegnas pada Januari 2021.

Baca Juga: RUU Atur Penyimpangan Seksual, Perlukah? - ROSI

Namun selanjutnya RUU RUU TPKS belum ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam Sidang Paripurna DPR yang diselenggarakan Kamis (16/12/2021).

Ketua DPR Puan Maharani berjanji akan mengesahkan RUU TPKS di awal masa sidang 2022 atau pasca-reses anggota dewan awal 14 Januari mendatang.

Politikus PDIP itu menegaskan jajaran pimpinan DPR mendukung pengesahan RUU TPKS. Kecuali teknis, dia memastikan tak ada masalah apa pun di jajaran pimpinan, terkait substansi RUU TPKS.