Round-up Berita: Penyedia Layanan PCR Berafiliasi Pejabat hingga Potensi Golkar Usung Anies

JAKARTA, KOMPAS.TV - Berikut sejumlah berita yang menjadi sorotan sepanjang Senin (1/11/2021) di KOMPAS.TV.

Pertama, hasil investigasi yang menunjukkan penyedia layanan tes PCR berafiliasi dengan pejabat.

Dalam sebuah wawacancara KOMPAS.TV dengan Hussein Abri Dongoran Redaktur Majalah Tempo, majalah yang melakukan investigasi tersebut mengungkapkan, data tersebut diperoleh dari diskusi dengan sejumlah pejabat pemerintah yang menjadi background atau latar belakang temuan.

Data hasil investigasi mereka pun telah dikonfirmasikan pada sejumlah pejabat yang disebut dalam artikel.

Berita kedua, mutasi di tubuh Kepolisian RI (Polri). Sejumlah nama yang dikenal publik terkena gerbong mutasi salah satunya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus.

Baca Juga: Banyak Kritik, Tes PCR Tidak Lagi Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat

Kemudian sorotan berita ketiga, yakni berita politik. Beberapa pengamat menilai potensi Golkar dan Nasdem mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Diketahui, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta itu memang masuk dalam tiga nama tertinggi dalam survei bursa calon presiden 2024. 

Berikut rangkuman berita KOMPAS TV sepanjang Kamis (28/10) kemarin.

1. Hasil Investigasi: Sejumlah Perusahaan Penyedia Layanan PCR Berafiliasi dengan Pejabat

Sejumlah perusahaan penyedia layanan tes PCR berafiliasi atau dimiliki oleh beberapa petinggi atau pejabat dan politikus di Indonesia.

Penjelasan itu disampaikan oleh Hussein Abri Dongoran, Redaktur Majalah Tempo, dalam Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Senin (1/11).

Menurutnya, temuan itu merupakan hasl investigasi yang telah diterbitkan oleh Majalah Tempo. Data tersebut diperoleh dari diskusi dengan sejumlah pejabat pemerintah yang menjadi background atau latar belakang temuan.

“Dari mereka pun kami mendapatkan clue bahwa perusahaan yang membuka PCR itu banyak diisi oleh politisi, pejabat, dan pengusaha,” jelasnya.

Data hasil investigasi mereka pun telah dikonfirmasikan pada sejumlah pejabat yang disebut dalam artikel.

Yang paling menarik, lanjut Hussein adalah adanya nama pemilik perusahaan yang disebut-sebut terlibat pada kasus korupsi e-KTP.

“Dari dokumen yang kami terima betul seperti itu. Dan yang paling menarik, ada salah satu perusahaan yang pemiliknya pernah disebut-sebut berkasus korupsi e-KTP.”

Mengenai nama politisi yang juga berafiliasi atau memiliki perusahaan penyedia layanan tes PCR, Hussein mengatakan pihaknya baru menemukan seperti yang tertulis dalam artikel.

Cek berita selengkapnya di sini

Baca Juga: Round-Up: Antigen Jadi Syarat Naik Pesawat di Luar Jawa Bali, Istana Digeruduk Buruh dan Mahasiswa

2. Mutasi di Tubuh Polri, Kabid Humas Polda Sulsel Gantikan Yusri Yunus

Polri melakukan mutasi pada sejumlah perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) pada beberapa kepolisian daerah (Polda). Mutasi tersebut diketahui dari salinan Telegram Kapolri nomor ST/2278/X/Kep/2021, bertanggal 31 Oktober 2021.

Salah satu perwira tinggi yang dimutasi adalah Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Pol Ahmad Dhofiri yang menempati posisi baru sebagai Kabaintelkam Polri.

Posisi Ahmad Dhofiri digantikan oleh Irjen Pol Suntana yang sebelumnya menjabat sebagai Wakabaintelkam Polri.

Selanjutnya, Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) Irjen Pol Merdisyam menempati posisi yang ditinggalkan oleh Irjen Pol Suntana sebagai Wakabaintelkam.

Merdisyam digantikan oleh Irjen Pol Nana Sujana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara (Sulut).

“KAPOLDA SULUT DIANGKAT DLM JBTN BARU SBG KAPOLDA SULSEL TTK,” demikian tertulis dalam salinan telegram tersebut.

Mutasi sejumlah perwira juga tertuang dalam Telegram Kapolri Nomor ST/2279/X/Kep/2021 bertanggal 31 Oktober 2021.

Dalam telegram tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirregident Korlantas Polri.

Posisinya digantikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) Kombes Pol E Zulpan.

Cek berita selengkapnya di sini

3. Pengamat Nilai Potensi Golkar dan Nasdem Usung Anies Baswedan di Pilpres Cukup Besar

Potensi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diusung oleh Partai Golkar dan Partai Nasdem pada Pemilihan Presiden (Pilpres) RI 2024 terbuka cukup besar.

“Saya melihat potensi (diusung oleh Nasdem dan Golkar) itu ada, besar,” ucapnya.

Analisis Gun Gun tersebut bukan tanpa alasan. Gun Gun menilai sejak awal sudah ada komunikasi yang terbuka antara Partai Golkar dan Partai Nasdem, tepatnya sejak pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, beberapa waktu lalu.

Analisis selanjutnya adalah kedekatan antara Partai Nasddem dan Anies Baswedan, yang dinilainya akan menjadi jangkar dari kedua partai.

“Ya, itu jangkar itu akan saling ketemu,” jelasnya.

Cek berita selengkapnya di sini

Baca Juga: Round-up Berita: Diklat Menwa UNS Makan Korban, KPK Peringatkan Aziz Syamsudin, Kapolres Nunukan