Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, Timbul Kekhawatiran "Politik Gentong Babi"

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin genap berumur dua tahun pada hari ini, Rabu 20 Oktober 2021. 

Namun, pada periode inilah timbul kekhawatiran para menteri yang menjadi pembantu presiden akan sibuk untuk kampanye,  baik kampanye calon presiden, calon wakil presiden atau anggota DPR.

Ketua Tim Relawan Jokowi-Ma'ruf (Joman) Immanuel Ebenezer, salah satu yang mengkhawatirkan gejala ini.

Meski tak menyebut nama, namun ia menyoroti kerja dari beberapa pembantu presiden yang dinilai sudah tak fokus karena sedang mempersiapkan diri menyongsong perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. 

"Para pembantu presiden atau menteri untuk bekerja secara maksimal atau mengundurkan diri jika tidak mampu menterjemahkan keinginan presiden dan Jangan larut dalam mempersiapkan diri menjelang tahun-tahun politik untuk Pemilu 2024," ujar Immanuel, Rabu (20/20/2021) 

Ia meminta para anggota kabinet harus memperkuat soliditas dan harus semakin fokus pada tugas pokok dan fungsi masing-masing dari pada menjadi beban bagi pemerintahan Joko Widodo. 

"Atau lebih baik segera mengundurkan diri sebelum diberhentikan oleh Presiden," ujarnya. 

Baca Juga: ICW Respons Penegakan Hukum 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf: Janji Surga, Harapan Palsu, dan Buang Badan

Di mata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, mulai sibuknya para pejabat petahana memanfaatkan jabatan dan anggaran demi meraih popularitas, mengingatkan pada istilah "Politik Gentong babi" (Pork Barrel Politics).

"Para menteri tersebut dihawatirkan akan menggunakan dana publik untuk mempengaruhi masyarakat memilihnya pada pilpres 2024," katanya. 

Peluang ke arah itu memang sangat terbuka, terutama menteri yang tugas dan fungsinya (tupoksinya) bersentuhan langsung dengan masyarakat," kata Jamiluddin. Dengan jabatan dan dukungan dana yang dimiliki, masyarakat akan mudah memilih para menteri itu. 

"Politik gentong babi justeru akan menimbulkan efek penguatan bagi masyarakat untuk memilih sang menteri," tambahnya. 

Caranya, kata Jamiluddin, para menteri itu bisa saja mengkonversi beberapa program untuk digunakan kampanye secara indirect. Menteri membawa program ke masyarakat tidak untuk kepentingan kementerian yang dipimpinnya, tapi diarahkan untuk kepentingan nyapres atau menjadi anggota DPR.
 

"Mereka ini akan dapat melakukan apa saja untuk mempengaruhi masyarakat guna memilihnya.Bahkan para pejabat publik ini bisa  melakukan kampanye secara langsung," ujarnya.

 
Seperti diketahui, para anggota kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sebagian besar diisi oleh para elite partai politik pendukung Jokowi, yang juga dominan di parlemen. 

Tiga di antaranya adalah ketua umum, yaitu menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Gerindra), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Golkar)  dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa (Partai Persatuan Pembangunan). 

Baca Juga: 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Sorot Utang Tersembunyi RI ke China hingga Penegakan Hukum Lemah

Selebihnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kader Gerindra, Menteri Ketenagakerjaan  Ida Fauziah dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (PKB).

Lalu ada Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Menpan RB Tjahjo Komolo, Menteri Sosial Tris Rismaharini, Pramono Anung, dan Menteri Pemberdayaah Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati Puspayoga (PDIP),

Sedangkan politikus Partai Golkar selian Airlangga, ada  Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali.

Sedangkan partai Nasdem menempatkan Menkominfo Jhony G Plate (Sekjen Partai Nasdem), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Mereka perlu dipeloti baik dalam penggunaan dana publik maupun dana sponsor dalam setiap aktivitasnya yang bersentuhan dengan masyarakat.

Pengawasan juga perlu dilakukan terhadap para relawan yang belakangan bermunculan," ujar Jamiluddin.