Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, Timbul Kekhawatiran "Politik Gentong Babi"

"Politik gentong babi justeru akan menimbulkan efek penguatan bagi masyarakat untuk memilih sang menteri," tambahnya. 

Caranya, kata Jamiluddin, para menteri itu bisa saja mengkonversi beberapa program untuk digunakan kampanye secara indirect. Menteri membawa program ke masyarakat tidak untuk kepentingan kementerian yang dipimpinnya, tapi diarahkan untuk kepentingan nyapres atau menjadi anggota DPR.
 

"Mereka ini akan dapat melakukan apa saja untuk mempengaruhi masyarakat guna memilihnya.Bahkan para pejabat publik ini bisa  melakukan kampanye secara langsung," ujarnya.

 
Seperti diketahui, para anggota kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sebagian besar diisi oleh para elite partai politik pendukung Jokowi, yang juga dominan di parlemen. 

Tiga di antaranya adalah ketua umum, yaitu menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Gerindra), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Golkar)  dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa (Partai Persatuan Pembangunan). 

Baca Juga: 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Sorot Utang Tersembunyi RI ke China hingga Penegakan Hukum Lemah

Selebihnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kader Gerindra, Menteri Ketenagakerjaan  Ida Fauziah dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (PKB).

Lalu ada Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Menpan RB Tjahjo Komolo, Menteri Sosial Tris Rismaharini, Pramono Anung, dan Menteri Pemberdayaah Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati Puspayoga (PDIP),

Sedangkan politikus Partai Golkar selian Airlangga, ada  Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali.

Sedangkan partai Nasdem menempatkan Menkominfo Jhony G Plate (Sekjen Partai Nasdem), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Mereka perlu dipeloti baik dalam penggunaan dana publik maupun dana sponsor dalam setiap aktivitasnya yang bersentuhan dengan masyarakat.

Pengawasan juga perlu dilakukan terhadap para relawan yang belakangan bermunculan," ujar Jamiluddin.