5 Fakta Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Disebut Faisal Basri Tak Akan Balik Modal Sampai Kiamat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilanjutkan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai kritik dari sejumlah pihak.

Bahkan ekonom Faisal Basri menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hanya akan menghabiskan uang rakyat tanpa manfaat yang optimal.

Faisal Basri menilai proyek tersebut akan sulit mendapatkan balik modal meski dengan menjual tiket yang mahal.

Namun, hal itu dibantah oleh Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga yang menyebut pernyataan Faisal Basri tak berdasar dan terkesan subjektif.

Fakta Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Lantas, bagaimana perjalanan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga menuai protes dari banyak pihak ini?

Berikut fakta-fakta kereta cepat Jakarta Bandung mulai dari dibangun menggunakan dana BUMN hingga APBN.

Baca Juga: Stafsus Erick Thohir Jawab Penilaian Faisal Basri soal Kereta Cepat Tidak Balik Modal sampai Kiamat

1. Dimulai Tahun 2015

Diberitakan KOMPAS TV sebelumnya (14/10), kereta cepat Jakarta-Bandung dimulai setahun setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, tepatnya pada 2015. 

Ini merupakan salah satu proyek strategis nasional berdasarkan Perpres No. 3/2016. Dimulai dengan berdirinya PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China).

PT KCIC berdiri berdasarkan akta No. 86 tanggal 16 Oktober 2015 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam Surat Nomor AHU-2461647 AH.01.01.11 Tahun 2015 tanggal 20 Oktober 2015.

2. Anggaran Membengkak

Dalam proses pembangunannya, proyek ini sempat mengalami pembengkakan biaya sebesar 8 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp114,24 triliun.

Padahal, anggaran awal hanya senilai Rp86,5 triliun. Hal ini diketahui dalam rapat Komisi VI DPR dengan PT KAI, sebagai salah satu BUMN yang terlibat dalam proyek KCJB.

"Ada kenaikan kira-kira 1,9 miliar dollar Amerika Serikat dengan komposisi engineering, procurement and construction dan non EPC, 80 persen banding 20 persen” ujar Manajemen Risiko KAI, Salusra Wijaya.

Pembengkakan biaya yang fantastis itu juga sempat menjadi sorotan sejumlah tokoh politik termasuk Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diaudit. 

3. Jokowi Tetapkan Biaya Kereta Cepat Dibantu APBN

Dengan pembengkakan biaya menjadi Rp114,24 triliun, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 93 tahun 2021 tentang proyek kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Ada sejumlah revisi dalam Perpres tersebut, salah satunya proyek kereta cepat kini bisa didanai APBN. Pemerintah mengklaim pembangunan proyek kereta cepat ini sudah mencapai hingga 80 persen.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa hal itu dilakukan karena BUMN yang menangani proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sedang memiliki masalah keuangan.

"Para pemegang sahamnya, seperti Wika (Wijaya Karya) itu terganggu cash flow-nya karena corona. Kita tahu, bahwa sekarang pembangunan-pembangunan BUMN Karya itu terhambat," ujar Arya dikutip Senin (11/10).

Menurut Arya, seluruh BUMN pemegang saham tersebut ekonominya sedang terganggu akibat pandemi Covid-19.

"Hal itu membuat mereka tak bisa menyetorkan dananya sesuai dengan apa yang kemarin telah disiapkan pada planning awal tanpa corona," ujar Arya.

Baca Juga: Lika-Liku Kereta Cepat Jakarta-Bandung: dari Kebun Teh Mandalawangi Jadi Beban APBN

4. Disebut Tak Akan Balik Modal Sampai Kiamat

Dengan dialihkannya sumber dana kereta cepat Jakarta-Bandung ke APBN, proyek ini kini semakin menjadi sorotan.

Dari sejumlah tokoh politik meminta pihak yang berwenang untuk mengaudit proyek tersebut mengingat menggunakan uang rakyat dari APBN.

Sementara itu, ekonom Faisal Basri melihat kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu kebijakan infrastruktur yang hanya menghabiskan uang tapi tidak memiliki manfaat banyak untuk masyarakat.

"Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barang kali nanti tiketnya Rp 400.000 sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal,” kata Faisal dikutip Kamis (14/10).

Baca Juga: Faisal Basri: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sampai Kiamat Tidak Balik Modal

5. Disebut Balik Modal Setelah 40 Tahun

Menanggapi pernyataan Faisal Basri, Arya Sinulingga membantah habis-habisan dan menyebutnya sebagai hoaks.

Menurut Arya, dari hitungan kasar, investasi di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung baru akan balik modal dalam 40 tahun.

"Coba aja cek deh di MRT, berapa tahun? Mirip-mirip, enggak akan jauh nanti dari situ, 40an tahun juga. Jadi kalau dikatakan sampai kapan pun akan rugi, itu konyol. Itu Faisal Basri sangat-sangat konyol," ujar Arya.