Kepala BRIN: Pengangkatan Megawati Jadi Dewan Pengarah adalah Dukungan Politik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengangkatan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi polemik. Banyak kalangan menilai keputusan tersebut syarat akan kepentingan politis.

Merespons kritikan tersebut, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan bahwa penunjukan Megawati sebagi Dewan Pengarah adalah salah satu bentuk dukungan politik.

Kata dia, BRIN hadir atas keputusan politik dari Presiden RI Joko Widodo dan perlu didukung oleh berbagai aspek, termasuk salah satunya dukungan politik.

Dipilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai dewan pengarah merupakan bentuk dukungan politik.

"Nah, itu tentu harus mendapat dukungan dari berbagai aspek, termasuk di dalamnya adalah dukungan politik dan teknokrasi yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas," kata Tri Handoko dalam program Kompas Petang KOMPAS.TV, Rabu (13/10/2021).

Adapun konteks BRIN sebagai keputusan politik, lanjut dia, yakni untuk memperkuat riset dan inovasi guna mendukung pembangunan ekonomi Indonesia ke depan yang lebih berkelanjutan.

Serta mampu mendukung kebutuhan anggaran BRIN yang perlu disetujui oleh DPR dan kental dengan kepentingan politik.

"Karena kami tidak bisa lepas dari keputusan politik karena anggaran juga dari politik karena harus bahas dengan DPR," ujarnya.

Baca Juga: Dipimpin Megawati, Ini Tugas Dewan Pengarah BRIN

Oleh karena itu, kata Tri Handoko, pihaknya berharap dapat memperkuat dan mempercepat peningkatan nilai tambah ekonomi atas sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.

"Kami berharap akan memperkuat dan mempercepat langkah BRIN untuk mendapat nilai tambah sumber kekayaan alam. Apa yang sudah kita miliki dan meningkatkan nilai tambah dan ekonomi lebih tinggi," kata mantan Ketua LIPI itu.

Peneliti lulusan Jepang itu menjelaskan, BRIN merupakan jawaban atas persoalan riset yang ada di Indonesia. Terlebih, sudah sejak lama Indonesia memisahkan para periset di setiap kementerian dan lembaga negara.

Padahal, kata Tri Handoko, riset itu isinya kompetesi global. Melalui BRIN, periset yang terpisah akan saling terintegrasi.

Integrasi yang akan terjadi ini, katanya, tidak dapat diwujudkan apabila hanya diselesaikan oleh komunitas akademisi. Oleh karena itu perlu adanya keputusan politik.

"Nah, untuk itulah dibentuk BRIN dan ini adalah keputusan politik yang sangat besar. Itu sangat diperlukan karena tidak dapat diselesaikan oleh komunitas akademisi, seperti saya, tidak bisa," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (13/10/2021).

Dalam kesempatan itu, terdapat 10 orang yang dilantik oleh Presiden Jokowi. Mereka terdiri atas Dewan Pengarah dan Anggota BRIN.

Bertindak sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN yaitu Ketua Umum PDIP yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri. 

Lalu, Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN dijabat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. 

Kemudian Sekretaris BRIN diisi oleh Sudamai Agung Waspodo Sunyoto. Sedangkan anggota BRIN terdiri atas Prof Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Koesowo, Prof Adi Utarini, Prof Marsudi Wahyudi Kisworo, dan Ir Tri Mumpuni Wiyanto.

Baca Juga: Presiden Jokowi Lantik Megawati Sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN