7 Orang Diamankan dalam OTT KPK di Kalsel, Tiga di Antaranya Pejabat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di daerah Kalimantan Selatan.

Para pihak tersebut diduga melakukan transaksi suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel tahun 2021-2022. 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan tujuh orang tersebut diamankan di beberapa tempat di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalsel, sekitar pukul 20.00 WIB, Rabu (15/9/2021).

Tujuh orang tersebut yakni MK, selaku Plt Kadis PU pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertahanan (PUPRT) Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran.

Baca Juga: OTT KPK, Pejabat yang Diamankan dari Hulu Sungai Utara Kalsel

MW, KI sebagai pejabat di Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara.

MRH, FH, MJ selaku pihak swasta. Kemudian LI, mantan ajudan Bupati Hulu Sungai Utara.

Awalnya KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara yang diduga telah disiapkan dan diberikan oleh MRH dan FH. 

Tim KPK selanjutnya bergerak dan mengikuti MJ yang telah mengambil uang sejumlah Rp170 juta di salah satu bank di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan langsung mengantarkannya ke rumah kediaman MK.

Baca Juga: KPK Eksekusi Eks Anak Buah Juliari Batubara ke Lapas Sukamiskin

"Setelah uang diterima MK, tim kemudian mengamankan MK dan ditemukan pula sejumlah uang sebesar Rp175 juta dari pihak lain beserta beberapa dokumen proyek," ujar Alexander saat jumpa pers di gedung KPK, Kamis (16/9/2021).

Alexander menambahkan setelah mengamankan MK, tim kemudian mengamankan MRH dan FH di rumah kediaman masing-masing.

Semua pihak yang diamankan, kemudian dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk dilakukan permintaan keterangan, selanjutnya dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Baca Juga: ICW soal Azis Syamsuddin Belum Tersangka: KPK Lebih Banyak Kompromi

Setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga tersangka dalam kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel tahun 2021-2022.

Mereka yakni Maliki (MK), Marhaini (MRH) sebagai Direktur CV Hanamas serta Direktur CV Kalpataru Fachriadi (FH).

"Adapun barang bukti yang diamankan saat OTT KPK di antaranya berbagai dokumen dan uang sejumlah Rp345 juta," ujar Alexander.

Marhaini dan Fachriadi selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP. 

Baca Juga: Pegawai KPK Korban TWK Mulai Bereskan Meja Kerja

Sementara Maliki selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUHP Jo Pasa 65 KUHP.