KKI Sebut Aplikasi PeduliLindungi Aneh, Tak Tanggung Jawab Keamanan Data

Apalagi, ada Presiden Jokowi sendiri ikut terdampak kebocoran data pribadi dari aplikasi PeduliLindungi.

“Hari ini saya membaca di media bahwa sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi beredar. Kita berharap ada respons positif dari pemerintah, khususnya Presiden dan kementerian terkait atas usulan-usulan kami, sehingga masyarakat pengguna aplikasi PeduliLindungi benar benar dilindungi hak atas data pribadi mereka,” pungkas David.

Baca Juga: Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Puan Tagih Janji Pemerintah Selesaikan Pembahasan RUU PDP

NIK Presiden Jokowi dari Situs KPU

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Charles Honoris mengatakan, sumber bocornya data sertifikat vaksin Presiden Jokowi yang viral di media sosial bukan dari aplikasi PeduliLindungi. Melainkan bersumber dari Situs Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Data Presiden Jokowi dari KPU tersebut selanjutnya disalahgunakan untuk mengakses sertifikat vaksin pada aplikasi PeduliLindungi.

“Menurut info yang kami dapatkan, tersebarnya sertifikat vaksin Jokowi di medsos bukan karena kebocoran data aplikasi PeduliLindungi,” ujar Charles dalam keterangannya, Jumat (3/9/2021).

“Namun lebih kepada adanya penyalahgunaan identitas dan data orang lain tanpa hak, NIK presiden didapatkan melalui informasi di situs KPU dan info itu digunakan oleh pihak tertentu untuk mengakses sertifikat vaksin," sambungnya.

Dalam pernyataannya, Charles mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang menutup data akses Presiden dan sejumlah tokoh. Ia pun menegaskan penyalahgunaan identitas dan data orang lain tanpa hak, merupakan pelanggaran UU ITE.

“Hal tersebut adalah tindak pidana dan dapat diproses secara hukum,” ucapnya.

Di samping itu, Charles mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pengamanan data pribadi masyarakat. Baik yang dikelola untuk kepentingan dalam penanganan Covid-19 maupun hal lainnya.

“Kemenkes harus berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menutup kerentanan pada sistem IT dan pendataan yang digunakan. Mengingat dalam penanganan covid ini pemerintah melakukan pengumpulan dan pengelolaan data pribadi masyarakat secara besar-besaran,” ujarnya.

“Kami mendukung aparat hukum melakukan penindakan terhadap pihak yang secara sengaja dan tanpa hak mencuri data pribadi milik orang lain.”

Baca Juga: [Top3News] Masjid di Sintang Dirusak | Pembobol PeduliLindungi Ditangkap | NIK Presiden Jokowi Bocor