Pengacara Sebut Luhut Sengaja Diserang soal Bermain Tambang di Papua

JAKARTA, KOMPAS.TV - Polemik antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dengan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar kian memanas.

Luhut bahkan telah melayangkan surat somasi kepada Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti yang menuding Luhut bermain tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.

Pengacara Luhut, Juniver Girsang, mengatakan, somasi tersebut meminta pertanggungjawaban mengenai pernyataan Haris dan Fatia soal Luhut bermain tambang.

Pasalnya, menurut Juniver, pernyataan tersebut merupakan fitnah, pencemaran nama baik, serta mengarah ke pembunuhan karakter.

"Yang menyatakan bahwa Luhut ada bermain ini fitnah, pencemaran, character assassination, dan berita bohong. Ini yang menjadi poin yang mengganggu," katanya saat wawancara dalam program ROSI KOMPAS TV bertajuk Pejabat Gugat Aktivis. Lindungi Nama Baik atau Antikritik? pada Kamis (2/9/2021) malam.

"Karena kalau disebut bermain ini kan sangat subjektif dan sudah memvonis bahwa Luhut itu orang yang tidak benar karena dia bermain di Papua dalam konteks pertambangan, sementara klien kami menyatakan bahwa apa yang dinyatakan itu tidak benar dan tidak ada dasarnya," sambung Juniver.

Baca Juga: Debat Pengacara Luhut vs Pengacara Koordinator KontraS Terkait Tudingan Bermain Tambang di Papua

Kemudian, lanjut dia, pada laporan tersebut, dari 30 halaman yang menyangkut Luhut itu hanya tiga kutipan yakni pada halaman 17-18.

"Setelah kami teliti, saya katakan ini bukan riset, itu tidak ada menyatakan dalam kajian itu bahwa Luhut bermain, enggak ada. Itu yang Mas Haris mungkin lupa," jelas Juniver.

Dia pun menyebut bahwa laporan tersebut sengaja dibuat untuk "menyerang" Luhut.

"Artinya apa, mohon maaf ini, kami melihat bahwa ini sudah sistematis, masif, dari awal mereka sudah sasar Luhut Binsar Pandjaitan," tegas Juniver.

Respons Haris Azhar

Pada kesempatan yang sama, Haris menerangkan bahwa kata "Luhut bermain" tersebut ada dua konteks.

"Satu konteks utuh videonya, yang kedua pembahasan video itu berbasis pada riset, hasil penelitian yang menggunakan metodologi, memiliki sumber atau referensi-referensi dalam satu laporan yang sudah terkonslidasi ditulis rapi oleh berbagai organisasi tersebut," jelasnya.

"Kata bermain itu adalah tambahan kalimat, setelah Fatia menjelaskan berbagai hal yang mengacu pada laporan yang mereka publikasi sama-sama," tambah Haris.

Selain itu, kata "Luhut bermain" yang muncul pada video yang viral itu merupakan potongan video beberapa detik sehingga kehilangan konteksnya.

"Kata 'bermain' muncul di video itu karena yang tersebar yang sampai viral ramai itu bukan link video saya, tetapi ada potongan video beberapa detik yang kehilangan konteksnya dalam video yang panjangnya 20 menit lebih," jelas Haris Azhar.

Baca Juga: Luhut dan Moeldoko Perkarakan Aktivis, Pengamat: Tidak Pas, Mestinya Mengedepankan Dialog

Polemik Luhut Bermain Tambang Papua

Adapun sebelumnya, Haris Azhar dan Fatia melakukan diskusi mengenai dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua.

Diskusi ini disiarkan melalui kanal YouTube Haris Azhar berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam".

Pembicaraan diskusi ini sendiri berangkat dari laporan "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya" yang dilakukan YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontras, JATAM, Greenpeace Indonesia, hingga Trend Asia.

Dikutip dari Kontras.org, kajian ini memperlihatkan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua dengan mengambil satu kasus di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Dalam laporannya, ada empat perusahaan di Intan Jaya yang teridentifikasi, yakni PT Freeport Indonesia (IU Pertambangan), PT Madinah Qurrata’Ain (IU Pertambangan), PT Nusapati Satria (IU Penambangan), dan PT Kotabara Miratama (IU Pertambangan).

Dua dari empat perusahaan itu yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ) adalah konsesi tambang emas yang teridentifikasi terhubung dengan militer atau polisi termasuk Luhut.

Setidaknya, ada tiga nama aparat yang terhubung dengan PTMQ. Mereka adalah Purnawirawan Polisi Rudiard Tampubolon, Purnawirawan TNI Paulus Prananto, dan Luhut.

Jubir Luhut, Jodi Mahardi menyebut bahwa percakapan Haris Azhar dan Fatia atas temuan tersebut mengandung kampanye negatif terhadap Luhut. Pihak Luhut pun melayangkan surat somasi kepada Haris Azhar.

Baca Juga: Respons KontraS Terkait Somasi Luhut Binsar Pandjaitan Soal Tudingan Bermain Tambang di Papua