JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo memastikan walaupun pemerintah berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan, tetapi perhatian terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia Maju tidak berkurang sedikit pun.
Demikian pernyataan Presiden Jokowi dalam Pidato Dalam Rangka Hut Ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Senin (16/8/2021).
“Walaupun kita sangat berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan, tetapi perhatian terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia Maju tidak berkurang sedikit pun,” tegas Presiden Jokowi.
“Pengembangan SDM berkualitas tetap menjadi prioritas. Penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik, untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia, terus diupayakan.”
Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut RAPBN 2022 untuk Kesehatan Sebesar Rp 255,3 Triliun
Tak hanya itu, lanjutnya, reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tetap menjadi agenda utama.
“Pandemi telah mengajarkan kepada kita untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian,” ujarnya.
Dalam mengambil keputusan, kata Jokowi, pemerintah harus terus merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Pemerintah harus selalu tanggap terhadap perubahan keadaan, dari hari ke hari secara cermat.
“Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan,” katanya.
Baca Juga: Siapkan Anggaran Pendidikan Rp541,7 Triliun, Jokowi: Untuk Tingkatkan Produktivitas dan Kualitas SDM
“Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubahubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten.”
Namun, sambung Presiden Jokowi, justru itulah yang harus kita lakukan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat.
“Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi,” ujarnya.
Di samping itu, terkait pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal.
“Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra Kerja juga terus ditingkatkan,” katanya.
“Subsidi kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen.”
Kemudian yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan, pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional.
Baca Juga: Indonesia Kembali Terima 5 Juta Dosis Sinovac, Bukti Negara Penuhi Stok Program Vaksinasi Nasional
Sebab meski pandemi menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian.
“Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55% dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, harus terus kita alihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi dan ekspor,” ujarnya.
“Fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus kita percepat.”
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.