Kabar Gembira! Pemerintah akan Kucurkan Rp84,36 Triliun Lewat Bansos Tunai, PKH, hingga BLT UMKM

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan, Sri Mulyani membeberkan, pemerintah hendak mengucurkan sekurangnya Rp84,36 triliun untuk masyarakat lewat berbagai bantuan sosial, seperti bansos tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Prakerja, hingga BLT UMKM (BPUM).

Hal ini diungkapkan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI pada Senin (12/7/2021).

Dana untuk berbagai bantuan sosial ini berasal dari pengalihan anggaran lain dan sisa alokasi yang belum cair.

Baca Juga: Tangani Covid-19, Menkeu Sri Mulyani akan Realokasi Anggaran Sebesar Rp 31 Triliun

Sri Mulyani menyebut, penambahan bantuan sosial ini juga demi mendukung pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Untuk PPKM Darurat pada awal Juli, kami merespons dengan memberi tambahan bantalan sosial. Untuk bansos tunai (BST), ada tambahan anggaran Rp6,1 triliun untuk 10 juta kelompok masyarakat selama 2 bulan,” beber Sri Mulyani.

Presiden Jokowi, kata Sri Mulyani, juga menginstruksikan pemberian bantuan beras selama PPKM Darurat. Hal ini juga untuk menghabiskan 200 ribu ton stok beras Bulog.

“Presiden sudah menginstruksikan tambahan dalam bentuk pembelian beras. Jadi, kita memberikan 10 juta untuk penerima BST dan 10 juta penerima PKH. Ini total anggarannya Rp2,5 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, bantuan sembako ini juga bertujuan agar Bulog dapat membeli gabah dari petani pada masa panen.

“Jadi, ini jaring pengaman untuk masyarakat dan para petani agar gabahnya tidak jatuh turun,” kata Sri Mulyani.

Lalu, pemerintah juga akan mengucurkan dana untuk perpanjangan subsidi listrik. Alokasi subsidi listrik selama 3 bulan ke depan sebanyak Rp1,91 triliun.

“Untuk listrik, kita juga lakukan perpanjangan dari 3 bulan menjadi 6 bulan. Karena PPKM Darurat, kita perpanjang menjadi 9 bulan sampai September,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Polisi Tangkap Pelaku Korupsi Dana Bansos di Desa

Selain itu, pemerintah akan mengalirkan dana bantuan sosial dari berbagai anggaran tersisa. Salah satu bantuan sosial itu berwujud PKH yang pembayarannya akan dipercepat.

“PKH untuk kuartal ketiga dimajukan semua di bulan Juli. Jadi, masyarakat memiliki cukup ketahanan dalam bentuk dana yang langsung kita transfer 3 bulan ke depan, dibayarkan di Juli,” jelas Sri Mulyani.

Sisa alokasi PKH ini sebanyak Rp14,35 triliun. Sri Mulyani menyebut pemerintah akan mencairkan anggaran ini pada Juli 2021.

Kemudian, Sri Mulyani juga mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat penyaluran bantuan dalam program Bantuan Sembako di tengah permasalahan data penerima.

“Untuk Kartu Sembako, kita juga minta Kemensos menaikkan karena alokasinya untuk 18,9 juta penerima. Sampai Juli ini masih 15,9 juta penerima. Kami memahami Kemensos sedang membenahi DTKS, tetapi ini juga membutuhkan kecepatan,” ujar Sri Mulyani.

Alokasi untuk Kartu Sembako ini tersisa Rp22,4 triliun. Pemerintah baru mencairkan Rp17,75 triliun pada Januari-Juni 2021.

Rincian lainnya, pemerintah juga masih memiliki alokasi bantuan sosial lewat program BLT Desa, Program Prakerja, dan BLT UMKM.

Baca Juga: Terima Bantuan 1.000 Tabung Oksigen dari Shopee, Menkes Prioritaskan Wilayah Jawa-Bali

Alokasi untuk BLT Desa masih ada sebanyak Rp23,9 triliun untuk 3 juta penerima. Program Prakerja akan kembali berlanjut dengan anggaran Rp10 triliun untuk 2,8 juta penerima.

Terakhir, alokasi bantuan untuk pelaku usaha kecil (BLT UMKM) masih ada Rp3,6 triliun untuk 3 juta pelaku UMKM.

“Ini adalah langkah-langkah APBN yang responsif sesuai kewenangan DPR yang diberikan pada kami, saat kami melihat ada kebutuhan mendesak,” imbuh Sri Mulyani.