Antisipasi Antrian Saat Penerapan Aturan Baru KRL, Kemenhub Siapkan Ini

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati mengatakan telah melakukan persiapan di lapangan menyusul aturan baru perjalanan dalam wilayah aglomerasi, khususnya yang menggunakan KRL Commuter Line di Jabodetabek.

Adita menyebut pihaknya telah menyiapkan petugas lebih banyak untuk menghindari antriaan saat pemeriksaan dokumen persyaratan perjalanan.

“Kami persiapkan petugas yang lebih banyak di lapangan, yang nanti akan melakukan skrining lebih awal,” jelas Adita melalui keterangan yang diterima KOMPAS TV, Sabtu (10/7/2021).

Jadi, lanjut Adita, skrining akan dilakukan saat calon penumpang memasuki halam stasiun.

“Ini adalah upaya untuk kami mencegah terjadinya antrian,” katanya.

Selain itu, tambah Adita, pihaknya juga akan terus melakukan sosialisasi yang juga sudah dilaksanakan sejak pertama kali diumumkan surat edaran tersebut pada Jumat (9/7/2021).

"Sosialisasi yang luas kepada masyarakat, khususnya calon penumpang kereta commuter," kata Adita.

"Dan tentu bekerjasama juga dengan para operator dan juga dengan komunitas-komunitas," tambahnya.

Adita berharap dukungan masyarakat atas aturan perjalanan aglomerasi yang baru tersebut.

“Kita juga sangat membutuhkan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas jika memang tidak maksuk sektor yang esensial,” pinta Adita.

Baca Juga: Mulai 12 Juli, STRP atau Surat Tugas Jadi Syarat Wajib Penumpang KRL

Seperti diketahui sebelumnya, Kemenhub telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 50 Tahun 2021 tentang perubahan atas Surat Edaran Nomor 42 yang mengatur perjalanan menggunakan kereta api di masa PPKM darurat.

“Surat edaran ini kami terbitkan dengan tujuan untuk bisa turun menekan lonjakan kasus Covid-19, di mana mobilitas masyarakat masih sangat tinggi,” terang Adita.

Diberitakan KOMPAS TV sebelumnya, mulai Senin, (12/7/2021), perjalanan dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan, termasuk Jabodetabek hanya dibolehkan untuk kepentingan sektor esensial dan kritikal.

Peraturan tersebut tertuang dalam surat edaran terbaru Kementerian Perhubungan Nomor 49 Tahun 2021, sebagai pelengkap surat edaran sebelumnya.

Baca Juga: Mulai Hari Ini, Calon Penumpang yang Tak Pakai Masker Ganda Dilarang Naik KRL

Rincinya, dalam SE itu dilengkapi atau diperjelas dua poin;

Pertama, khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat (kendaraan pribadi maupun angkutan umum), angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan kereta api komuter, dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan, hanya berlaku untuk kepentingan sektor esensial dan sektor kritikal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua, perjalanan tersebut wajib dilengkapi dengan persyaratan dokumen berupa: Surat Tanda Registrasi Pekerja atau Surat Keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemda setempat dan/atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon 2 (untuk pemerintahan) dan berstemp atau cap basah, atau tanda tangan elektronik.

Baca Juga: Tak Pakai Masker Dobel, Penumpang Tidak Boleh Naik KRL!