Din Syamsuddin Minta Pemerintah Nyatakan Negara dalam Keadaan Darurat Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.TV - Guru Besar FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Din Syamsuddin, mengatakan pandemi Covid-19 merupakan kejadian yang luar biasa.

Sebab, kasus positif Covid-19 terus meningkat membuat banyak orang meninggal dunia. Selain itu, rumah sakit di sejumlah wilayah juga penuh bahkan kolaps.

Baca Juga: Viral Surat Pemprov DKI Minta Bantuan Penanganan Covid-19 ke Dubes, Ini Tanggapan Wagub Ahmad Riza

Karena kondisi demikian, Din meminta agar pemerintah menyatakan bahwa kondisi negara saat ini dalam keadaan darurat Covid-19.

"Kejadian Luar Biasa yang perlu disikapi dengan muhasabah (introspeksi atau mawas diri)," kata Din Syamsuddin dikutip dari Tribunnews.com pada Kamis (1/7/2021).

"Seyogyanya Pemerintah menyatakan negara dalam keadaan Darurat Covid-19 dan bangsa menghadapi Bencana Nasional."

Di tengah situasi pandemi yang kian buruk, Din meminta agar pemerintah tidak ragu melakukan karantina wilayah atau lockdown untuk mengatasi lonjakan pandemi Covid-19.

Baca Juga: Meningkatnya Permintaan Ambulans, Dishub Ubah Mobil Dinas untuk Evakuasi Warga Positif Covid-19

"Pemerintah agar lebih bersungguh-sungguh menanggulangi bencana nasional ini dengan tidak ragu-ragu menerapkan penutupan wilayah (lockdown)," ucap Din Syamsuddin.

Lebih lanjut, dia menuturkan, agar dana untuk penanganan Covid-19 bisa digunakan lebih fokus untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat debgan menyediakan obat-obatan, suntikan dan vaksin gratis.

Selain itu, kata dia, dana tersebut juga bisa digunakan untuk kemandirian produksi vaksin dalam negeri

"Mendorong Perguruan Tinggi Nasional/Laboratorium Kesehatan Nasional untuk meneliti dan memproduksi vaksin dan obat-obatan dari dalam negeri sendiri dari pada mengimpornya dari luar negeri," ucapnya.

Baca Juga: Muhammadiyah: Dana Kurban Bisa Dialihkan untuk Bantu Masyarakat Tak Mampu Terdampak Covid-19

Din juga mengingatkan soal pentingnya masyarakat bersatu saling membantu, bersama-sama mengatasi pandemi Covid-19 dengan meningkatkan disiplin protokol kesehatan.

Lebih lanjut, ia juga mengimbau agar elite politik tak menghentikan melakukan tindakan kontra produktif.

Misalnya mempertentangkan agama dengan Pancasila seperti dalam Test Wawasan Kebangsaan KPK.

Juga tidak cenderung mengembuskan tuduhah pejoratif kepada pihak lain, mengembangkan isu-isu politik ambisius seperti pemindahan Ibu Kota Negara.

Baca Juga: Pakai Masker yang Benar di Lonjakan Kasus Covid-19, Ini Tips dari Dokter RSA UGM

Atau soal isu perpanjangan masa kekuasaan Presiden, atau pengajuan Capres-Cawapres, serta sikap otoriter represif yang melemahkan kebebasan akademik di kampus.

Lebih dari pada itu, ucap Din, saatnya menghentikan segala bentuk ketidakadilan/kezaliman dalam penegakan hukum dan pemerataan kesejahteraan.

"Semuanya itu, selain memalingkan perhatian dan fokus dari menanggulangi musibah, juga telah dan potensial memunculkan kegaduhan publik yang tidak perlu," katanya.

Baca Juga: Usai Hadiri Acara Hajatan, 47 Warga Sukoharjo Terkonfirmasi Positif Covid-19