Tingkat Kepercayaan Publik pada KPK Kian Merosot, ICW Desak Firli Bahuri Mundur dari Jabatannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri segera mundur dari jabatannya.

Desakan itu disampaikan oleh Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyusul hasil survei Cyrus Network yang menyatakan tingkat kepercayaan publik pada lembaga antirasuah itu sangat rendah.

Baca Juga: BKN Ungkap Alasan Libatkan Instrumen TNI AD untuk Gelar Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Bahkan, lebih rendah dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Polri, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung.

“Demi menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi maka Firli Bahuri harus segera mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK,” kata Kurnia dikutip dari Kompas.com, Selasa (22/6/2021).

Kurnia menilai kehadiran Firli sebagai pucuk pimpinan KPK justru menyulitkan langkah upaya pemberantasan korupsi, baik dari sisi penindakan maupun pencegahan.

“Hal ini penting, mengingat ke depan tantangan pemberantasan korupsi semakin besar, sementara kehadiran Firli diyakini akan semakin menyulitkan langkah penindakan maupun pencegahan KPK,” ujar dia.

Baca Juga: Gali Soal Kebijakan TWK KPK, Komnas HAM Panggil Badan Kepegawaian Negara

Menurut Kurnia, hasil survei tingkat kepercayaan publik pada KPK yang saat ini rendah semakin menunjukan misi Firli sebagai Ketua KPK.

Ia menduga, setelah Firli melakukan kebijakan yang kontroversial, menyingkirkan pegawai yang berintegritas, kali ini ia sukses menurunkan tingkat kepercayaan publik.

“Lambat laun misi Firli Bahuri sebagai Ketua KPK kian menemui titik terang," ucapnya.

Setelah sukses mengobrak-abrik KPK dengan kebijakan kontroversi, menyingkirkan pegawai berintegritas, saat ini Firli dinilai kembali berhasil menurunkan tingkat kepercayaan publik pada lembaga antirasuah itu.

Baca Juga: Polemik TWK, Mahasiswa Tuntut Firli Bahuri Dipecat, Aksi Save KPK Sempat Memanas

Kurnia menegaskan, desakan ICW agar Firli mundur bukan tanpa alasan. Sebab, Firli tercatat melakukan lima kali pelanggaran selama menjabat sebagai Ketua KPK.

“Lima pelanggaran di berbagai sektor yang telah dilakukan oleh Firli, mulai dari pelanggaran HAM, maladministrasi, dan pembangkangan perintah Presiden saat memaksakan tes wawasan kebangsaan," ujar Kurnia.

"Lalu pelanggaran etik dan dugaan tindak pidana gratifikasi dalam isu penggunaan helikopter mewah," sambungnya.

Dilansir dari Kompas.com, ICW sudah kali kedua meminta agar Firli Bahuri mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPK.

Baca Juga: Komnas HAM Panggil BIN, Bais dan BNPT: Kami Ingin Dalami Tujuan Profiling di TWK Pegawai KPK

Sebelumnya, ICW mempertanyakan putusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang menjatuhi sanksi pelanggaran etik ringan pada Firli Bahuri karena pakai helikopter dalam kunjungan pribadinya ke Palembang dan Baturaja pada 20 Juni 2020.

Kurnia kala itu menyebut bahwa terlepas dari sanksi ringan yang diberikan Dewas KPK, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli sudah lebih dari cukup untuk menjadi alasan dirinya untuk mengundurkan diri.

Diketahui, hasil survei Cyrus Network menunjukan Polri menjadi institusi penegakan hukum yang paling dipercaya publik dengan angka 86,2 persen.

Disusul Mahkamah Agung dengan capaian kepercayaan publik sebesar 85,9 persen, lalu Kejaksaan Agung 82,2 persen, dan KPK dengan 80,7 persen.

Baca Juga: Diperiksa Komnas HAM, Kepala BKN Ungkap TWK Pegawai KPK Muncul dari Diskusi dan Rapat Tim

Survei ini dilakukan dengan melibatkan sebanyak 1.230 responden yang tersebar di 123 desa/keluarahan di 34 provinsi di Indonesia.

Adapun survei dilakukan pada periode 28 Mei hingga 1 Juni 2021.