Wakil Ketua DPR Minta Rencana PPN Sembako Ditinjau Ulang karena Merugikan Masyarakat

Baca Juga: Ini Daftar Sembako dan Hasil Tambang yang Akan Kena PPN

Dalam revisi aturan itu, pemerintah bakal mengenakan pajak untuk sembako, termasuk di dalamnya beras, gabah, garam, hingga gula.

Beleid itu tak lagi menyebutkan sembako termasuk dalam objek yang PPN-nya dikecualikan.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, mengakui bahwa pemerintah membutuhkan uang akibat terimbas pandemi.

"Kok sembako dipajaki? Pemerintah kalap butuh duit, ya? Kembali ke awal, enggak ada yang tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi," kata Yustinus melalui cuitannya mlalui akun Twitternya, Rabu (9/6/2021).

Namun demikian, kata Yustinus, pemajakan sembako bukan berarti pemerintah tak memikirkan masyarakat kecil.

Menurut dia, pemerintah tengah mereformasi sistem perpajakan supaya lebih adil dan tepat sasaran.

Baca Juga: Pemerintah Berencana Kenakan PPN untuk Sembako, Ikatan Pedagang Pasar akan Lakukan Protes ke Jokowi

Pasalnya, objek pajak yang dikecualikan PPN-nya saat ini termasuk sembako, banyak pula dikonsumsi masyarakat mampu yang seharusnya bisa membayar.

"Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yang diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri," ujar Yustinus.

Selain sembako, RUU KUP juga menghapus beberapa barang hasil tambang maupun hasil pengeboran yang semula tak dikenai PPN. Namun, hasil tambang itu tak termasuk hasil tambang batubara.

Kemudian, pemerintah juga menambah objek jasa baru yang akan dikenai PPN, antara lain jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan dan jasa asuransi.

Lalu, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Baca Juga: Paket Sembako dan Jutaan Masker Dibagikan untuk Ringankan Beban Warga