Wapres Sebut Tak Boleh Ada Perintah Pilih Pancasila Atau Alquran, Singgung Polemik TWK?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta kepada semua pihak tidak memberikan perintah untuk memilih Pancasila atau Alquran.

Menurut penuturan Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini Pancasila dan agama tidak boleh untuk dipertentangkan.

"Kita tidak boleh mempertentangkan Pancasila dan agama, atau perintah memilih Pancasila atau Alquran," kata Ma'ruf dalam acara Darul Mitsaq: Indonesia Negara Kesepakatan yang digelar Universitas Negeri Jakarta, Senin (7/6/2021).

Wapres RI ijuga menegaskan bahwa perdebatan tentang Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada dasarnya sudah selesai dilakukan oleh para pendiri bangsa puluhan tahun yang lalu. 

"Para tokoh Islam pada saat itu pun sudah memberikan argumentasi tentang penerimaan mereka terhadap NKRI yang berideologi Pancasila ini," ungkap Ma'ruf. 

Mereka juga telah menyepakati bahwa Pancasila adalah dasar negara dan kelima sila didalamnya juga tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. 

"Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, bahkan secara eksplisit menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang beragama dan menghormati keberadaan agama," jelas Wapres. 

Baca Juga: Komnas HAM Kirim Surat Panggilan untuk Pimpinan KPK dan Lembaga yang Terlibat TWK

Dalam kesempatan itu, dia juga mengungkapkan saat ini masih ada sekelompok orang yang mempertentangkan hal tersebut, kelompok tersebut biasanya menggunakan cara kekerasan untuk mewujudkan pembentukan negara khilafah.

"Ideologi perjuangan yang intoleran dan disertai kekerasan ini dipengaruhi oleh gerakan-gerakan Islam transnasional. Ideologi transnasional yang keras itu memang tidak terlepas dari pemahaman mereka terhadap teks-teks Alquran dan hadis secara literal dan kaku," jelasnya.

.Sebab itu, Ma'ruf berpendapat umat Islam di Indonesia masih perlu mendapatkan penjelasan tentang hubungan antara Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk legitimasi keagamaan terhadap negeri ini.

Penjelasan itu bisa disampaikan melalui pendekatan manhajiyah, tawassutthiyyah (wasathiyyah), tathawwuriyyah, tasamuhiyyah dan Ishlahiyyah.

"Penggunaan pendekatan ini diharapkan agar pemahaman Islam dalam konteks masa kini bisa memenuhi tujuan-tujuan syariah (maqashid al-syariah) dan sekaligus solutif (makharij) terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia pada masa kini yang semakin kompleks," ucap Ma'ruf Amin. 

Baca Juga: Maruf Amin Berharap Matakin Memberi Manfaat dan Kemaslahatan Umat dan Bangsa

Seperti diketahui, pemilihan Pancasila atau Alquran muncul dalam salah satu pertanyaan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) pegawai KPK. 

Sebagai informasi, informasi terkait isi pertanyaan TWK ini sempat di ungkapkan oleh Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tri Artining Putri

Dia menyebut sejumlah pertanyaan dalam TWK dinilai janggal dan tidak punya korelasi dengan wawasan kebangsaan.

Menurut penuturannya, pewawancara atau asesor melayangkan pertanyaan pilihan kepada pegawai KPK untuk memilih Al-Quran atau Pancasila.

“Ada juga yang ditanya terkait dengan pilih mana Al-quran atau Pancasila. Seolah-olah Al-quran dan Pancasila tidak bisa berjalan beriringan,” ujar Putri, Minggu (30/5/2021). 

Saat itu, menurut penjelasan Putri, temannya itu didesak harus memilih salah satu antara Al-quran atau Pancasila.

Teman saya sudah menjawab, ‘saya sebagai umat Islam saya berpegang teguh kepada Al-quran, tapi kalau sebagai warga negara, saya ikut ideologi negara yaitu Pancasila.’ Enggak bisa harus pilih salah satu, akhirnya teman saya bilang ya sudah saya pilih Alquran,” jelasnya.

Tak hanya perintah untuk memilih Pancasila dan Alquran, diberitakan sebelumnya materi TWK juga menyinggung soal poligami, doa qunut, kesediaan lepas jilbab, hingga terkait etnis China. Akibatnya, sejumlah pihak pun mengkritik pertanyaan tersebut ditujukan kepada para pegawai KPK.

Baca Juga: Komnas HAM Harap Pimpinan KPK Penuhi Panggilan Guna Temukan Titik Terang soal Polemik TWK