Wapres Sebut Tak Boleh Ada Perintah Pilih Pancasila Atau Alquran, Singgung Polemik TWK?

Penjelasan itu bisa disampaikan melalui pendekatan manhajiyah, tawassutthiyyah (wasathiyyah), tathawwuriyyah, tasamuhiyyah dan Ishlahiyyah.

"Penggunaan pendekatan ini diharapkan agar pemahaman Islam dalam konteks masa kini bisa memenuhi tujuan-tujuan syariah (maqashid al-syariah) dan sekaligus solutif (makharij) terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia pada masa kini yang semakin kompleks," ucap Ma'ruf Amin. 

Baca Juga: Maruf Amin Berharap Matakin Memberi Manfaat dan Kemaslahatan Umat dan Bangsa

Seperti diketahui, pemilihan Pancasila atau Alquran muncul dalam salah satu pertanyaan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) pegawai KPK. 

Sebagai informasi, informasi terkait isi pertanyaan TWK ini sempat di ungkapkan oleh Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tri Artining Putri

Dia menyebut sejumlah pertanyaan dalam TWK dinilai janggal dan tidak punya korelasi dengan wawasan kebangsaan.

Menurut penuturannya, pewawancara atau asesor melayangkan pertanyaan pilihan kepada pegawai KPK untuk memilih Al-Quran atau Pancasila.

“Ada juga yang ditanya terkait dengan pilih mana Al-quran atau Pancasila. Seolah-olah Al-quran dan Pancasila tidak bisa berjalan beriringan,” ujar Putri, Minggu (30/5/2021). 

Saat itu, menurut penjelasan Putri, temannya itu didesak harus memilih salah satu antara Al-quran atau Pancasila.

Teman saya sudah menjawab, ‘saya sebagai umat Islam saya berpegang teguh kepada Al-quran, tapi kalau sebagai warga negara, saya ikut ideologi negara yaitu Pancasila.’ Enggak bisa harus pilih salah satu, akhirnya teman saya bilang ya sudah saya pilih Alquran,” jelasnya.

Tak hanya perintah untuk memilih Pancasila dan Alquran, diberitakan sebelumnya materi TWK juga menyinggung soal poligami, doa qunut, kesediaan lepas jilbab, hingga terkait etnis China. Akibatnya, sejumlah pihak pun mengkritik pertanyaan tersebut ditujukan kepada para pegawai KPK.

Baca Juga: Komnas HAM Harap Pimpinan KPK Penuhi Panggilan Guna Temukan Titik Terang soal Polemik TWK