Setahun Menjabat Banyak Kontroversi, Firli Bahuri Diminta Mundur dari Ketua KPK

JAKARTA, KOMPAS.TV- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mundur dari jabatan Ketua KPK. MAKI menilai, kepemipinan Firli Bahuri lebih banyak diwarnai kontroversi.

Demikian Koordinator MAKI Boyamin Saiman menanggapi polemik 75 pegawai KPK yang menurutnya memaksa Presiden Jokowi turun tangan melalui pesan suara kepada Kompas.TV, Selasa (18/5/2021).

“Saya minta kepada Pak Firli Bahuri mengundurkan diri dari ketua KPK menjadi wakil ketua KPK saja,” ujar Boyamin Saiman.

Baca Juga: 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Busyro Sebut untuk Kepentingan Politik 2024

“Ketuanya diganti pimpinan yang lain, karena apapun setahun menjabat kontroversi terus,” tambahnya.

Boyamin merinci sejumlah kontroversi yang dilakukan Firli Bahuri selama menjabat sebagai pimpinan KPK. Antara lain, soal penggunaan helikopter, belum ditangkapnya Harun Masiku, hingga TWK (Tes Wawasan Kebangsaan).

“Itu kan apapun bentuk kegagalan,” ujar Boyamin Saiman.

Baca Juga: Dukung Sikap Jokowi, Komisi III DPR Berharap Ada Keputusan Tepat dan Cepat untuk 75 Pegawai KPK

“Maka, itu malah menjadi polemik, ini menjadi kontraproduktif yang TWK, maka berhenti jadi Ketua KPK, turun jadi Wakil Ketua saja. Sehingga menjadi lebih kompak lagi dan bisa bergerak lebih maju lagi KPK,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan hasil TWK tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK. Dalam pendapatnya, Presiden Jokowi mengingatkan Ketua KPK Firli Bahuri soal putusan MK dalam pengujian undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua KPK.

Baca Juga: Pimpinan KPK akan Koordinasikan Nasib 75 Pegawainya dengan BKN-KemenPANRB

“Yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN,” ujar Presiden Joko Widodo.

Atas dasar itu, Presiden Jokowi meminta kepada pihak terkait untuk merancang tindak lanjut 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. Khususnya, pimpinan KPK Firli Bahuri, Menpan RB Tjahjo Kumolo, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Baca Juga: Dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK Karena Diduga Melanggar Etik, Ini Komentar Indriyanto

“Saya meminta kepada para pihak yang terkait, khususnya Pimpinan KPK, Menpan RB dan juga Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi,” tegas dia.

Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi mengatakan KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.

“KPK harus memiliki SDM-SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi,” kata Presiden Jokowi.

Baca Juga: Babak Baru Kisruh Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

“Oleh karena itu pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis,” tambahnya.

Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi mengatakan hasil Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK. Baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK.

“Dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” kata dia.

“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk pegawai maupun organisasi,” tambahnya.