Muncul Suara Kekecewaan Mantan Pengurus PKB di Daerah, Disebut Tak Ada Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.TV-  Mantan pengurus Partai Kebangkatan Bangsa (PKB) di daerah mulai menumpahkan kekecewaan pada kepengurusan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.   

Mantan Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PKB Jeneponto Andi Mappanturu, misalnya,  mengaku merasa dizalimi oleh Cak Imin. Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

Baca Juga: PKB Dapat Bocoran, Ada 3 Menteri yang akan Diganti Presiden Jokowi

"Tetapi karena kezaliman Pak Muhaimin (Iskandar) yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali,  di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi, Senin (12/4/2021).

Baca Juga: Buka Munas Alim Ulama dan Mukernas PKB, Jokowi Tegaskan Terorisme Ancam Kerukunan Berbangsa

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum sehingga AD/ART partai diubah. Andi menyebut salah satunya penunjukkan pengurus DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) secara sembarangan.

Padahal seharusnya, kata Andi,  penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

"Berdasarkan AD/ART lama,  Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC,” imbuh dia.

Menurut pengakuan Andi, di Sulawesi Selatan  sudah ada 12 DPC yang berkeinginan MLB (Musyawarah Luar Biasa). Total saat ini, di seluruh Indonesia, ia mengklaim terdapat 113 DPC dan 10 DPW yang mewacanakan rencana MLB tersebut.

"Kami ingin menyelamatkan PKB. Cak Imin ibarat Tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah," ucap Andi.

Baca Juga: Muhaimin Iskandar: PKB Dukung Penuh Pemerintah Percepat Pebaikan Ekonomi

Andi menyebut sudah ada komunikasi dengan petinggi PKB di tingkat pusat untuk MLB tersebut.

"Sudah berjalan dengan orang DPP. DPP menyarankan,  kalau menurut saudara tidak sesuai kebatinan pendiri PKB silakan. Mereka memberikan jalan. Tergantung bagaimana PAC, DPC," sambung dia mengutip Tribunnews, Rabu  (14/4/2021). Namun, Andi tak menyebut nama petinggi DPP yang berkomunikasi dengannya.  

Hal senada disampaikan Mantan Ketua DPC PKB Bandar Lampung, Juanda. Menurutnya, kepemimpinan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar telah terjadi pelanggaran AD/ART. Mulai dari tidak adanya fungsi Dewan Syura dan Ketua DPC.

Baca Juga: Tak Mau Gaduh, PKB Tidak Bahas Capres 2024 di Mukernas

"Di PKB fungsi Dewan Syura sudah tidak ada dan sekarang fungsi Ketua DPC sudah tidak ada," kata Juanda, Selasa (13/4/2021).

Selain itu, dia mengatakan saat ini PKB telah keluar jalur dari khitahnya lantaran tidak ada demokrasi di internal PKB. Ia menyebut saat ini PKB dikuasai oleh keluarga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

"Karena Cak Imin sudah lebih dari 3 priode memimpin PKB. Dan PKB sudah menjadi milik keluarga Cak imin bukan lagi Partainya warga Nahdliyin," tandas Juanda.

Baca Juga: PKB akan Kritisi Implementasi UU Pesantren di Munas Alim Ulama dan Mukernas

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Wajo, Sumardi Arifin enggan berkomentar. Namun dia memilih tetap dalam barisan Cak Imin. 

"(Kami) no koment," katanya kepada Tribun Timur, Rabu (14/4/2021).

Mantan anggota DPRD Wajo periode 2014-2019 itu hanya menegaskan, pihaknya masih menganggap PKB baik-baik saja di bawah komando Cak Imin.

"Kalau kami DPC PKB Kabupaten Wajo masih setia dalam barisan kepemimpinan Ketum Gus AMI," katanya.Gus Ami adalah sapaan lain dari Cak Imin.