Pengamat Terorisme: Pemerintah Harus Dekati Masyarakat Papua agar Tak Terpengaruh KKB

PAPUA, KOMPAS TV - Pengamat terorisme dan intelijen, Stanislaus Riyanta, menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan pendekatan intens kepada masyarakat Papua.

Pendekatan tersebut diperlukan agar masyarakat Papua tidak terpengaruh dengan ideologi kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Baca Juga: Jenazah 2 Guru Korban Penembakan KKB Papua Tiba di Timika

Tak hanya itu, Riyanta menyebut, upaya pendekatan yang dilakukan agar masyarakat Papua merasakan kehadiran negara, sehingga mereka percaya pada pemerintah Indonesia.

Saat ini, kata Riyanta, jika mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018, KKB Papua termasuk kelompok teroris.

Karena itu, pelabelan tersebut mesti diimbangi dengan pendekatan negara kepada masyarakat Papua, dan tidak boleh memunculkan stigma bahwa masyarakat Papua sama dengan kelompok KKB.

Baca Juga: Gegara Uang Tabungan Rp 12,5 Ribu, Kepsek dan Guru MI Sulut Tangan Siswa Sampai Melepuh

“Pelabelan ini nantinya juga harus diimbangi dengan pendekatan yang intens kepada masyarakat supaya merasakan kehadiran negara dan percaya kepada pemerintah, dan tidak mudah dihasut oleh KKB,” kata Riyanta dikutip dari Kompas.com, Minggu (11/4/2021).

Masyarakat Papua, lanjut Riyanta, juga merupakan korban KKB yang harus dilindungi pemerintah.

Selama ini, Riyanta menjelaskan, KKB sering menggunakan narasi sebagai bagian dari masyarakat Papua. Mereka kerap berlindung di balik narasi tersebut dalam menjalankan aksinya.

“KKB bersembunyi di antara masyarakat, mengatasnamakan masyarakat, tetapi juga melakukan teror kepada masyarakat terutama yang dianggap membantu pemerintah,” ujar dia.

Baca Juga: Kisah Kepala Sekolah SMPN 1 Beoga Lolos dari Borondongan Peluru, Sembunyi 2 Jam di Semak-semak

Maka kemudian, Riyanta meminta peran pemerintah mesti dirasakan oleh masyarakat Papua.

Masyarakat Papua, harus merasakan bahwa negara hadir dan menjadi solusi atas permasalahan yang mereka alami.

“Kehadiran negara dalam konteks membangun Papua dan melibatkan masyarakat Papua untuk ikut serta aktif dalam pembangunan," ucapnya.

"Jika hanya elite Papua saja yang terlibat dan masyarakat tidak merasakan kehadiran negara maka masyarakat dalam kondisi rawan karena bisa disusupi oleh KKB dan bisa menjadi korban jika terjadi aksi antara aparat keamanan dengan KKB."

Baca Juga: Polda Papua Akan Kirim Personel Tambahan untuk Mengejar KKB

Seperti diketahui, saat ini tim gabungan TNI-Polri sedang melakukan pengejaran pada KKB Papua yang melakukan serangkaian teror selama dua hari berturut-turut.

Aksi teror yang dilakukan Kamis (8/4/2021) dan Jumat (9/4/2021) itu menewaskan dua orang guru di kawasan Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.

Kelompok KKB Nau Waker itu juga menculik salah seorang kepala sekolah, dan membakar tiga sekolah.

Gagasan pelabelan teroris kepada KKB di Papua dikemukakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar dalam rapat Komisi III DPR, Jakarta, Senin (22/3/2021).

Baca Juga: Keluarga Minta Jenazah Oktovianus Rayo, Guru yang Ditembak KKB Segera Dievakuasi

Boy mengatakan, wacana ini tengah dibahas BNPT bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Menurut Boy, kejahatan yang dilakukan KKB layak disejajarkan dengan aksi teror. Sebab, mereka menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, senjata api, serta menimbulkan efek ketakutan yang luas di tengah masyarakat.