PDIP: Nurdin Abdullah Sosok Baik Dekat dengan Petani dan Muslim Saleh, Itu Bukan OTT

JAKARTA, KOMPAS.TV - Penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rupanya membuat sejumlah kerabatnya terkejut.

Salah satunya Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Ridwan Wittiri yang mengaku kaget mendengar kabar penangkapan tersebut.

"Dalam penilaian saya, Prof Nurdin Abdullah itu sosok yang baik, dekat dengan petani, dan sosok muslim yang saleh," kata Andi dalam keterangan tertulis dikutip dari Kompas.com, Sabtu (27/2/2021).

Baca Juga: OTT KPK Gubernur Nurdin Abdullah, Total 6 Orang Pejabat Pemprov hingga Swasta

Andi Wittiri mengatakan, PDIP menghormati proses hukum yang berkeadilan di KPK. Namun, ia mengatakan, harus ada klarifikasi terkait penangkapan Nurdin yang dilakukan KPK.

Sebab, kata Andi, Nurdin ditangkap dalam keadaan tidur dan dibangunkan oleh aparat hukum.

"Penangkapan itu bukanlah OTT dalam pengertian ada sebagai barang bukti atas kejadian tindak pidana korupsi. Hal itulah yang saya dengar langsung dari Prof Nurdin. Saat itu tidak ada dana di rumah Nurdin mengingat beliau saat itu sedang dalam keadaan tidur, lalu dibangunkan oleh aparat hukum," ucapnya.

Andi juga mengatakan, Nurdin merupakan orang yang dinilai patuh dalam menerapkan protokol guna menghindari gratifikasi.

Lebih lanjut, Andi mengaku, Nurdin sempat menghubungi dirinya sebelum dibawa KPK.

Nurdin, kata Andi, tidak tahu-menahu atas kejadian yang menimpanya.

"Dan (dia) menegaskan demi tanggung jawab pada Tuhan dan masyarakat, dunia dan akhirat, Prof Nurdin sama sekali tidak tahu-menahu atas kejadian yang menimpanya," pungkasnya.

Adapun PDI-P merupakan partai pengusung Nurdin Abdullah pada Pemilihan Gubernur Sulsel 2018.

Nurdin dan Andi Sudirman Sulaiman diusung oleh PDI-P, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca Juga: Ini Profil Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang Dijemput KPK