Tegas! Pemerintah Tidak Membuka Ruang Dialog untuk KKB

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah menegaskan tidak akan berkompromi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Provinsi Papua.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menyatakan KKB secara nyata telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.  

Di awal 2021, KKB diduga melakukan berbagai tindak pidana yang mengganggu kondusifitas keamanan dan ketertiban. Bahkan mengancam keamanan aparatur pemerintahan kabupaten.

Baca Juga: Cegah Aksi KKB di Papua, DPR Saran Tambahan Aparat Keamanan hingga Ruang Dialog

Terbaru, KKB diduga melakukan tindak pidana terhadap warga Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pad 8 Februari 2021. Peristiwa tersebut membuat warga terpaksa mengungsi dari tempat tinggalnya.

"Pemerintah tidak akan berkompromi dengan KKB di Provinsi Papua, yang nyata-nyata mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Jaleswari melalui keterangan tertulisnya, Jumat (12/2/2021).

Jaleswari menambahkan pemerintah pusat tetap bertanggung jawab dan terus memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga negara, termasuk masyarakat di Kabupaten Intan Jaya dari ancaman KKB.

Ia mengakui dengan wilayah yang luas, Provinsi Papua memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Namun masalah di Kabupaten Intan Jaya sangat spesifik dan tidak mewakili Papua pada umumnya.

Baca Juga: Pemda Papua Sebut Bakal Tak Ada Generasi Penerus Jika KKB Tak Segera Diakhiri

Jaleswari menjelaskan dalam penyelesaian permasalahan di Papua, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di wilayah Papua secara keseluruhan.

Saat ini, Pemerintah melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan Kepres Nomor 20 Tahun 2020, secara serius memberikan perhatian khusus untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Otonomi khusus untuk Papua juga akan terus berlanjut melalui perbaikan UU Otonomi Khusus Papua yang prosesnya sedang berlangsung," ujarnya.

Baca Juga: Tembak Warga Sipil di Intan Jaya, KKB Papua Berpura-Pura jadi Penjual Minyak Tanah

Lebih lanjut Jaleswari juga mendorong agar pemerintah  pemerintah provinsi melakukan koordinasi dengan para tokoh adat dan pemimpin agama setempat.

Pemerintah Provinsi Papua saat ini meminta kehadiran Pemerintahan Kabupaten Intan Jaya kembali ke wilayah kerjanya. Termasuk meminta Bupati dan jajarannya untuk kembali bekerja di Intan Jaya dan tidak bekerja dari Nabire..

"Pemerintah pusat mempercayakan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk dapat menyelesaikan masalah ini dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah dari kabupaten Intan Jaya," ujar Jaleswari.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menilai belakangan ini aksi KKB mengancam keamanan hidup masyarakat. Khususnya di daerah Intan Jaya, Papua.

Baca Juga: Waspada! Anak Putus Sekolah di Papua Jadi Sasaran Perekrutan KKB

Selain menambah personel aparat keamanan, pemerintah juga perlu menyiapkan tim penanganan konflik secara khusus, karena KKB telah menghambat roda pemerintahan daerah setempat.

Azis juga menilai pemerintah perlu memikirkan solusi lain untuk meredam aksi KKB.

Salah satunya membuka ruang dialog dengan pendekatan yang persuasif bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di Intan Jaya, untuk menciptakan rekonsiliasi dan perundingan damai yang dapat menghentikan aksi KKB.

Baca Juga: Otonomi Khusus Dan Perjuangan Papua

"Kebijakan-kebijakan itu harus segera dilakukan agar keamanan masyarakat dapat dipastikan terjaga dengan baik," ujar Azis.

Diketahui aksi teror yang dilakukan KKB kerap kali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pada Senin 8 Februari 2021, anggota KKB menembak seorang warga sipil di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Intan Jaya.

Selasa 9 Februari 2021, KKB menikam seorang tukang ojek hingga tewas di Kampung Ilambet, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.

Keesokan harinya, KKB menembaki personel Kepolisian Resor Puncak yang hendak mengamankan motor milik tukang ojek tersebut.