Tegas! Pemerintah Tidak Membuka Ruang Dialog untuk KKB

Lebih lanjut Jaleswari juga mendorong agar pemerintah  pemerintah provinsi melakukan koordinasi dengan para tokoh adat dan pemimpin agama setempat.

Pemerintah Provinsi Papua saat ini meminta kehadiran Pemerintahan Kabupaten Intan Jaya kembali ke wilayah kerjanya. Termasuk meminta Bupati dan jajarannya untuk kembali bekerja di Intan Jaya dan tidak bekerja dari Nabire..

"Pemerintah pusat mempercayakan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk dapat menyelesaikan masalah ini dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah dari kabupaten Intan Jaya," ujar Jaleswari.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menilai belakangan ini aksi KKB mengancam keamanan hidup masyarakat. Khususnya di daerah Intan Jaya, Papua.

Baca Juga: Waspada! Anak Putus Sekolah di Papua Jadi Sasaran Perekrutan KKB

Selain menambah personel aparat keamanan, pemerintah juga perlu menyiapkan tim penanganan konflik secara khusus, karena KKB telah menghambat roda pemerintahan daerah setempat.

Azis juga menilai pemerintah perlu memikirkan solusi lain untuk meredam aksi KKB.

Salah satunya membuka ruang dialog dengan pendekatan yang persuasif bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di Intan Jaya, untuk menciptakan rekonsiliasi dan perundingan damai yang dapat menghentikan aksi KKB.

Baca Juga: Otonomi Khusus Dan Perjuangan Papua

"Kebijakan-kebijakan itu harus segera dilakukan agar keamanan masyarakat dapat dipastikan terjaga dengan baik," ujar Azis.

Diketahui aksi teror yang dilakukan KKB kerap kali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pada Senin 8 Februari 2021, anggota KKB menembak seorang warga sipil di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Intan Jaya.

Selasa 9 Februari 2021, KKB menikam seorang tukang ojek hingga tewas di Kampung Ilambet, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.

Keesokan harinya, KKB menembaki personel Kepolisian Resor Puncak yang hendak mengamankan motor milik tukang ojek tersebut.