Sinyal Pisah Anies-Gerindra

KOMPAS TV - Apa yang melatarbelakangi judul kali ini, mungkin bisa jadi spekulasi.

Tapi tanda-tandanya semakin jelas. Apalagi jika dikaitkan dengan proyeksi di depan. Bukan tak mungkin akan ada kutub baru yang akan terbentuk pada 2022 yang mencairkan suasana politik di Indonesia. Apa itu?

Program AIMAN yang sengaja mengangkat topik ini. Sebagai permulaan dari perubahan kutub jelang pemilihan yang terus bergerak. Dibumbui dengan kondisi saat ini, Pandemi yang semakin tinggi. Meski segala daya dan upaya tampaknya banyak sekali diluncurkan baik di Pusat maupun di ranah lokal.

Lalu tiba-tiba, tak pernah sebelumnya, 4 tahun bersama, kader pimpinan di daerah Partai Gerindra bersuara sumbang terhadap Gubernur yang mereka usung di Jakarta dan menang, Anies Baswedan.

Dua Sinyal Pisah Anies-Gerindra

Sinyal pertama adalah pernyataan Ali Lubis, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra, Jakarta Timur. Sayang, ia tak bersedia di wawancara AIMAN. Apa yang disampaikannya, merupakan serangan ke sang Gubernur sokongannya. Isunya, terkait Penanganan Pandemi di Ibu Kota.

Meski faktanya, bukan satu daerah saja yang kewalahan menangani wabah yang semakin hari semakin tinggi angkanya, kalau menolak dikatakan tak terkendali. Beberapa Provinsi di Pulau Jawa, bergantian menempati angka tertinggi penularan.

Belakangan pernyataan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meminta agar Pemerintah Pusat membantu penanganan di Fasilitas Kesehatan di daerah penyangga Ibu Kota, BODETABEK, berbuntut panjang.

Lewat tulisan dan video, Ali Lubis ungkapkan pendapatnya, yang dianggap Gubernur DKI Jakarta sudah menyerah tangani Covid.

"Ini menimbulkan pertanyaan besar apakah Anies menyerah lawan Covid-19? Jika seperti itu maka sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur," kata Ali Lubis dalam keterangan tertulisnya (25/1/2021).

Selain itu ia juga membuat video dengan isi serupa, yang meminta Gubernur Anies Baswedan mundur dari jabatan.

Sontak ini memunculkan tanya. Karena selama 4 tahun belakangan sejak berkampanye hingga mendudukkan serta mengawal Anies menjadi Gubernur, tak pernah ada suara sumbang sekalipun terhadap sang Gubernur. Alias menjadi pembela utama.

Sinyal kedua adalah, soal pembahasan Revisi Undang - Undang Pemilu. Dalam draf yang beredar, Pilkada 2022 dan Pilkada 2023, akan kembali dihidupkan.

Pilkada 2022 dan 2023 ini dianggap banyak kalangan, akan menyelamatkan para Jagoan Survei Capres 2024 yang bakal "Hilang Panggung" di dua tahun tersebut. Sebut saja, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Khofifah Indarparawansa.

Seperti pula yang terjadi pada Gubernur DKI Jakarta 2012 - 2014 Joko Widodo, dari kursi Gubernur DKI yang mengantarkannya menang Pilpres, karena setiap hari tersorot di pusaran pusat informasi di Ibu Kota.

Posisi peta terakhir, Partai yang mendukung Pilkada 2022 dan 2023 tetap ada, adalah; Partai Golkar, Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat.

Sementara yang menolak Pilkada 2022 dan 2023, dan tetap mengacu pada aturan sebelumnya, yakni Pilkada dan Pemilu serentak di tahun 2024 adalah; PDI Perjuangan, PKB, PAN, PPP.

Lalu di mana posisi Partai Gerindra. Setidaknya sampai saat ini, Partai Pimpinan Prabowo Subianto ini belum menentukan sikap.

Spekukasi dan Janji di Istana Batu Tulis

Spekulasi bermacam - macam. Mulai agar fokus Pandemi sehingga tak perlu ada Pilkada dahulu, hingga upaya untuk mengganjal para jagoan survei Pilpres. Mungkinkah karena efek Perjanjian "Batu Tulis" yang tertunda pada 2014, dan berharap bisa terealisasi di 2024?

Perjanjian Batu Tulis, adalah perjanjian yang dibuat antara Capres Megawati Soekarnoputri dan Cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2009.

Disebutkan dalam salah satu poin isi perjanjian tersebut adalah, Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014.

Terlepas dari perdebatan Politik, soal kekuasaan. Perlu dipikirkan dengan kepala dingin soal Pilkada dan Pemilu Serentak 2024.

Digelar di dua bulan yang berbeda, rencananya pada April 2024 (Pilpres dan Pileg), lalu Pilkada Serentak seluruh daerah di Indonesia pada November 2024.

Selayaknya bukan kekuasaan yang jadi pertimbangan paling depan.

Tapi keselamatan warga yang jadi perhitungan. Jangan sampai terulang kabar yang tak mengenakkan, ada banyak yang meninggal karena kelelahan, atau pertimbangan lainnya yakni soal gugatan dan tantangan masalah keamanan.

Saya Aiman Witjaksono...
Salam!