ICW: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok karena Imbas Revisi UU KPK

Kedua, anjloknya indeks persepsi korupsi Indonesia menunjukkan kegagalan reformasi penegak hukum.

Pemberantasan korupsi di Indonesia bergantung pada KPK. Tapi pada tahun 2020 penindakan KPK menurun drastis, begitupula dengan operasi tangkap tangan.

Baca Juga: Respons Istana Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun

"Namun hal ini bisa ditarik pada problem hukum acara KPK di UU KPK yang baru, memperlambat penindakan di KPK," kata Kurnia

Ketiga, potret KPK saat ini jauh dari apa yang diharapkan publik.

"Kita bisa refleksikan pada tahun 2019 lalu ketika Presiden Joko Widodo memaksakan untuk menunjuk komisioner yang memiliki rekam jejak yang buruk di masa lalu," ungkap Kurnia.

Untuk penguatan pemberantasan korupsi ICW menuntut kepada Presiden Joko Widodo dan DPR memfokuskan diri pada tunggakan legislasi yang penting untuk memperkuat aspek legislasi KPK.

Kemudian meminta pemerintah untuk tidak memperkecil aspek penindakan. Tapi harus berjalan seiringan dengan aspek pencegahan.

Dengan anjloknya indeks persepsi korupsi Indonesia, Kurnia meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutus uji materi formil atau materiil UU KPK.

"Indek persepsi korupsi memperjelas situasi apa yang dilakukan sangat jauh dari proses pemberantasan korupsi, salah satunya mengundangkan UU KPK yang baru," tutup Kurnia.