JAKARTA, KOMPAS.TV - Calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mendapat persetujuan DPR untuk menjadi Kepala Kepolisian RI atau Kapolri menggantikan Jenderal Idham Aziz yang akan masuk usia pensiun. Listyo resmi mendapat persetujuan usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pada Rabu (20/1/2021) bersama Komisi III DPR.
"Berdasarkan pandangan dan catatan fraksi, pimpinan dan anggota Komisi III secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Idham Azis dan menyetujui pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri," kata Ketua Komisi III Herman Hery, Rabu (20/01/2021).
Pada uji kepatutan dan kelayakan, Komisaris Jenderal Listyo Sigit membeberkan rencana dan prioritasnya sebagai Kapolri. Berikut 10 program yang dijanjikan Listyo setelah dilantik menjadi Kapolri, seperti diberitakan Ahmad Naufal Dzulfaroh dari Kompas.com
Baca Juga: Hasil Rapat Paripurna, DPR Setuju Komjen Listyo Sigit Menjadi Kapolri
Perluasan ETLE atau Tilang Elektronik dan Larangan Tilang oleh Polisi
Listyo mengatakan keinginannya untuk mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik di bidang lalu lintas, termasuk di antaranya adalah Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Dengan adanya ETLE, polisi lalu lintas (Polantas) yang bertugas di lapangan nantinya hanya mengatur lalu lintas tanpa melakukan penilangan. Sebab, menurut Listyo, interaksi antara Polantas dan masyarakat dalam pemberian hukuman tilang kerap menimbulkan penyimpangan. "Pelanggaran jelas, hukumannya jelas, dan peran polisi seperti apa. Tidak ada ruang untuk titip sidang, sebab itu paling berbahaya," kata dia.
Baca Juga: Disetujui DPR Jadi Kapolri, Ini Yang Dilakukan Komjen Listyo Sigit Selanjutnya
Menghidupkan Pam Swakarsa
Listyo juga ingin menghidupkan kembali Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut dia, Pam Swakarsa akan diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di Polri. "Sehingga kemudian bagaimana Pam Swakarsa ini bisa tersambung atau terhubung dengan petugas-petugas kepolisian," katanya lagi.
Baca Juga: DPR Setuju Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri: Terima Kasih Jenderal Idham Azis
Hapus Stigma Kriminalisasi Ulama
Listyo berharap, tak ada lagi stigma bahwa polisi melakukan kriminalisasi ulama. Untuk itu, ia pun akan mengedepankan komunikasi. "Saya kira bahasa kriminalisasi itu ke depan kami harapkan tidak ada lagi. Artinya memang kami akan membuka ruang komunikasi," jelas dia. Meski demikian, polisi akan melakukan penegakan hukum jika memang terjadi tindak pidana.
Baca Juga: Listyo Sigit Bakal Wajibkan Anggota Polri Belajar Kitab Kuning
Virtual Police dan Menggaet Influencer
Selain itu, Listyo juga akan menghadirkan polisi dunia maya atau virtual police yang bertugas sebagai edukasi. "Dengan virtual police, maka akan lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat edukasi," tutur Listyo Misalnya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan data pribadi dan etika bermedia sosial tanpa menutup ruang kreativitas. Dalam penerapannya, pihaknya akan menggandeng influencer yang memiliki followers banyak.
Baca Juga: Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo - SATU MEJA THE FORUM (Bag 1)
Penyelesaian Kasus Ujaran Kebencian
Terkait kasus ujaran kebencian, Sigit akan tetap mengedepankan pendekatan lunak. Artinya, jika dalam taraf yang biasa dan pelaku bersedia minta maaf, maka kasus selesai. "Yang harus saya sampaikan terkait dengan hate speech, kalau masih biasa, kita akan tegur minta maaf, selesai," kata Sigit Akan tetapi, ia tidak akan memberikan toleransi bagi ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah bangsa.
Baca Juga: Komjen Listyo Sigit Calon Tunggal Kapolri Tuai Pro dan Kontra - SATU MEJA THE FORUM (Bag 2
Gandeng KPK untuk Kasus Korupsi
Listyo juga mengaku siap bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus korupsi. Ia memastikan, hubungan Polri dan KPK saat ini sangat baik dan solid. Dalam rangka pengusutan kasus, pihaknya terbuka untuk bekerja sama, dan melakukan joint investigation apabila diperlukan. Termasuk dalam supervisi yang merupakan wewenang KPK.
Baca Juga: Ada Faktor Kedekatan Dibalik Pemilihan Calon Kapolri ? - SATU MEJA THE FORUM (Bag 3)
Kesetaraan Layanan Kesehatan Bagi Anggota Polisi
Listyo menginkan adanya kesetaraan layanan kesehatan antara personel Polri yang bertugas di daerah terpencil dengan di wilayah perkotaan. Menurut dia, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan standarisasi rumah sakit Polri, seperti meningkatkan kelas maupun kapasitas rumah sakit. "Ke depan, standar ini kami akan buat sama, di samping bisa untuk melayani anggota, tentunya juga untuk melayani masyarakat yang ada di sekitarnya," kata Listyo.
Baca Juga: Banyak PR Menanti untuk Komjen Listyo Sebagai Calon Kapolri - SATU MEJA THE FORUM (Bag 4)
Libatkan Mantan Napi Kasus Terorisme untuk Cegah Radikalisme
Untuk mencegah radikalisme di tubuh masyarakat, Listyo akan melibatkan mantan napi terorisme (napiter). Selain itu, Polri juga bakal mengutamakan deteksi aksi sebagai pendekatan lunak dalam hal mengatasi terorisme. Hal tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT), kelompok masyarakat sipil, dan tokoh agama.
Baca Juga: 8 Poin Makalah Komjen Listyo Sigit Prabowo, Menuju Polri yang Presisi
ASN Polri untuk Penyandang Disabilitas
Listyo juga akan membuka ruang bagi kelompok disabilitas untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri. Dalam perekrutan, pihaknya akan menempatkan kelompok disabilitas di sejumlah bidang, mulai dari administrasi, pelayanan, analisa teknologi, dan informasi. Selain itu, Listyo juga tidak menutup kemungkinan untuk menempatkan disabilitas sebagai ASN sesuai posisinya.
Baca Juga: Calon Kapolri Listyo Sigit Janjikan Bangun Perumahan untuk Seluruh Anak Buahnya, Bisa Kredit
Transformasi Polri Presisi
Ketika menjabat sebagai Polri, Listyo berencana akan membangun transformasi Polri Presisi, yaitu konsep pemolisian prediktif atau predictive policing, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Menurut dia, penegakan dengan pendekatan pemolisian prediktif akan membangun kejelasan permasalahan keamanan yang menciptakan keteraturan sosial di tengah masyarakat. Sementara itu, responsibilitas dimaknai sebagai rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam ucapan, sikap, prilaku, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Untuk transparansi berkeadilan, merupakan realisasi dari prinsip, cara berpikir, dan sistem yang terbuka, akuntabel, dan humanis.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.