Ribka Tjiptaning, Politikus PDIP dan Seorang Dokter yang Kerap Kritisi Kebijakan Pemerintah

Bukan sekali ini Ribka menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah. Pada 2015, dia pernah menyampaikan penilaiannya yang menyatakan bahwa belum ada menteri yang dapat menerjemahkan konsep yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke dalam pemerintahan. 

Selain itu, dia juga pernah mengatakan bahwa para menteri Jokowi memiliki koordinasi yang kurang dalam menyusun Peraturan Pemerintah (PP). Saat itu, peraturan yang disoroti adalah kebijakan baru tentang Jaminan Hari Tua (JHT).

Baca Juga: PDIP Rotasi Ribka Tjiptaning ke Komisi VII DPR

Kebijakan tersebut berkaitan dengan kebijakan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa JHT baru dapat dicairkan apabila karyawan telah menjalani masa kerja selama 10 tahun.

Padahal, dalam aturan sebelumnya, masa kerja yang dipersyaratkan adalah 5 tahun. 

Selain JHT, di 2015 Ribka juga mengritik BPJS Kesehatan. 

Menurut Ribka, pemerintah harus fokus pada Program Indonesia Sehat. Sebab, dia menilai masih banyak rumah sakit yang belum mau bekerja sama dengan BPJS.

Pada Februari 2018, Ribka juga pernah melontarkan kritik kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas ketimpangan tindakan terhadap pelaku penjual kosmetik murah kelas kecil dan kelas besar.

Baca Juga: Politikus PDIP Ribka Tjiptaning Tegas Tolak Vaksinasi: Mending Bayar Sanksi !

Saat menjabat sebagai Ketua Komisi IX DPR RI periode 2009-2014, RUU Kesehatan yang kemudian disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pun menjadi pembicaraan. Pasalnya, salah satu ayat yang mengatur tembakau sebagai zat adiktif hilang.

Akibat kasus tersebut, Ribka pun dilarang memimpin rapat panitia khusus dan panitia kerja oleh Badan Kehormatan DPR.

Ribka juga sempat dihadapkan pada petisi daring yang menolaknya menjadi calon Menteri Kesehatan. Adapun alasan penolakan tersebut selain karena kasus hilangnya ayat tembakau dalam RUU Kesehatan yang disahkan, Ribka diduga terlibat dalam kasus intervensi obat infus 

Dalam kasus tersebut, ada anjuran kepada Kementerian Kesehatan untuk menghentikan penggunaan infus dari pabrik tertentu dan menggantinya dengan produk pabrik lain.

Baca Juga: Menkes Budi Sadikin: Vaksinasi Jangan Dipersepsikan Ancaman

Kemudian, pada 2018, namanya kembali terseret dalam kasus ujaran kebencian oleh Alfian Tanjung karena menuding 85 persen kader PDIP adalah PKI. Alfian menyatakan bahwa pernyataannya bersumber dari ucapan Ribka bahwa 20 juta orang Indonesia adalah kader PKI. 

Terakhir, Ribka pun kembali menarik perhatian saat menyampaikan kritik dalam rapat kerja antara Komisi IX bersama Menteri Kesehatan dan Direksi BPJS.