ICW: PR Risma Berat, Bersihkan Program Kemensos dari Intervensi Parpol

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan menunjuk Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, untuk menjadi Menteri Sosial (Mensos).

Wanita yang biasa disapa Risma itu menggantikan koleganya dari sesama partai berlambang kepala banteng, Juliari Batubara, karena tersangkut kasus korupsi.

Baca Juga: Usai Ditunjuk Jokowi Jadi Mensos, Risma Sambangi Rumah Tito Karnavian

Menanggapi penunjukan Risma sebagai Mensos, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, lantas angkat bicara.

Almas mengatakan, pihaknya mengakui kalau Risma memang mempunyai pengalaman baik dalam memimpin Kota Surabaya.

Namun demikian, yang mesti diingat Risma adalah tantangan memimpin Kementerian Sosial berbeda.

Menurut Almas tantangan untuk Risma kali ini lebih kompleks, terlebih di tengah situasi pandemi seperti saat ini.

Baca Juga: Profil hingga Harta Kekayaan Risma yang Kini Jadi Menteri Sosial

“PR Bu Risma cukup berat karena kemarin ada kasus korupsi yang tidak hanya melibatkan menteri yang merupakan kolega partainya, tapi juga menunjukkan Kemensos korup secara institusional dengan adanya permainan dalam pengadaan barang dan jasa," kata Almas dikutip dari Kontan.co.id pada Selasa (22/12/2020).

Selanjutnya, kata Almas, masalah lainnya yakni kasus ini menimbulkan dugaan bahwa program Kemensos menjadi bancakan partai politik.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, kata Almas, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan oleh Risma.

Baca Juga: ICW Apresiasi KPK Tangkap Menteri Edhy Prabowo, Harun Masiku Kapan?

Langkah pertama, Risma perlu membersihkan program-program Kemensos dari intervensi partai politik dan pihak-pihak lain yang mempunyai keterkaitan dengan kasus bansos kemarin.

“Kami yakin ada pihak lain yang belum tersentuh KPK,” ucap dia.

Kedua, pembenahan bansos sebagai program utama Kemensos saat ini. Program ini perlu dievaluasi dan dibenahi dari tingkat hulu hingga hilir.

Baca Juga: Respons KPK Soal Nama Gibran Putra Presiden yang Dituding Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bansos

Mulai dari pendataan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), perencanaan, hingga monitoring distribusinya kepada masyarakat.

“Misalnya soal DTKS, bagaimana membuat data ini terupdate, ini masalah mendasar yang meski ada peran bupati/walikota, tetap leading sektornya adalah Kemensos," ujar Almas.

Lalu di tahap perencanaan, kata Almas, Risma perlu memastikan penunjukan penyedia agar tidak korupsi dan tidak ada jual beli SPK yang kemudian berujung merugikan penerima bansos.

Baca Juga: [FULL] Ini Yang Akan Dilakukan Risma Saat Menjabat Sebagai Mensos

"Ini karena di tingkat distribusi juga ada masalah pemotongan, dan lainnya,” kata Almas.