Untuk mengatasi persoalan tersebut, kata Almas, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan oleh Risma.
Baca Juga: ICW Apresiasi KPK Tangkap Menteri Edhy Prabowo, Harun Masiku Kapan?
Langkah pertama, Risma perlu membersihkan program-program Kemensos dari intervensi partai politik dan pihak-pihak lain yang mempunyai keterkaitan dengan kasus bansos kemarin.
“Kami yakin ada pihak lain yang belum tersentuh KPK,” ucap dia.
Kedua, pembenahan bansos sebagai program utama Kemensos saat ini. Program ini perlu dievaluasi dan dibenahi dari tingkat hulu hingga hilir.
Baca Juga: Respons KPK Soal Nama Gibran Putra Presiden yang Dituding Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bansos
Mulai dari pendataan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), perencanaan, hingga monitoring distribusinya kepada masyarakat.
“Misalnya soal DTKS, bagaimana membuat data ini terupdate, ini masalah mendasar yang meski ada peran bupati/walikota, tetap leading sektornya adalah Kemensos," ujar Almas.
Lalu di tahap perencanaan, kata Almas, Risma perlu memastikan penunjukan penyedia agar tidak korupsi dan tidak ada jual beli SPK yang kemudian berujung merugikan penerima bansos.
Baca Juga: [FULL] Ini Yang Akan Dilakukan Risma Saat Menjabat Sebagai Mensos
"Ini karena di tingkat distribusi juga ada masalah pemotongan, dan lainnya,” kata Almas.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.