Soal Reshuffle Kabinet, Hasto Ungkap Komunikasi Jokowi dan Megawati Makin Intens

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin intens berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Komunikasi antara keduanya berkaitan dengan pengisian jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan yanh ditinggalkan Edhy Prabowo serta Menteri Sosial yang ditinggal Juliari Batubara.

Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan Pelabuhan Patimban

"Secara periodik, Ibu Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Presiden Jokowi. Komunikasi memang sudah dilakukan,” kata Hasto saat dihubungi pada Minggu (20/12/2020), seperti dikutip dari Kompas.id.

Sebagaimana diketahui, jabatan dua kementerian itu saat ini masih kosong setelah Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya pun telah ditetapkan sebagai tersangka.

Karena kekosongan tersebut, desas-desus perombakan kabinet Indonesia Maju semakin menguat, terutama dua pekan belakangan setelah dua menteri itu ditahan KPK.

Baca Juga: Soal Jabatan Presiden 3 Periode, Fadjroel: Jokowi Tegak Lurus pada Sumpah dan Pegang Teguh UUD 1945

Bukan hanya karena kekosongan dua kursi menteri sudah berlangsung lebih dari dua pekan. Namun, beragam spekulasi juga muncul lantaran pada minggu keempat Desember terdapat hari Rabu (23/12/2020) Pon yang merupakan weton atau hari lahir Presiden Jokowi (Kompas, 18/12/2020).

Selama enam tahun memerintah, sejak periode pertama 2014-2019 dan kini periode kedua 2019-2024, Jokowi beberapa kali mengeluarkan keputusan penting pada hari lahirnya itu.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton merupakan hari istimewa yang bisa menjadi dasar untuk menentukan hari baik, hari keberuntungan, bahkan hari sial seseorang.

Baca Juga: Resmikan Pelabuhan Patimban, Jokowi: Pelabuhan Ini Topang Percepatan Ekspor

Menurut Hasto, kepastian perombakan kabinet Jokowi-Maruf Amin tinggal menunggu momentum tepat yang ditetapkan Jokowi.

Namun, jika melihat Pilkada 2020 yang telah berlangsung aman, damai, demokratis, serta partisipasi publik relatif baik di tengah pandemi Covid-19, hal tersebut bisa menjadi momentum yang tepat bagi Jokowi untuk melakukan konsolidasi pemerintahan.

Tak hanya itu, hasil Pilkada 2020 juga menunjukkan dominasi kemenangan partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Baca Juga: Resmikan Pelabuhan Patimban, Jokowi Harap Bisa Perkuat Pelabuhan Tanjung Priok

Dengan demikian, evaluasi kabinet diyakini dapat lebih meningkatkan efektivitas pemerintahan yang kini menghadapi tantangan perekonomian yang tidak ringan.

Hasto meyakini, semua keputusan yang akan diambil Jokowi melewati pertimbangan politik, efektivitas, dan upaya peningkatan kinerja kabinet.

”Terhadap siapa nama-nama calon dari PDI Perjuangan, sesuai konstitusi partai, menjadi kewenangan ketua umum dan secara khusus akan disampaikan secara langsung ke Presiden Jokowi,” katanya.

Baca Juga: Jokowi Bicara Kehebatan Ilmuwan Adi Utarini dan Tri Mumpuni hingga Diakui Dunia

Dilansir dari Kompas.com, Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan sosial penanganan Covid-19 di lingkungan Kementerian Sosial pada Minggu (6/12/2020).

Dalam kasus ini, Juliari diduga menerima uang suap hingga Rp 17 miliar dalam pengadaan paket bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020.

Sementara Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Baca Juga: Presiden Jokowi Bertemu Empat Mata dengan Wapres Ma'ruf Amin: Isyarat Reshuffle?

Edhy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu (25/11/2020).